‘UUD 1945 Perlu Diamandemen’

INILAH.COM, Jakarta – Undang-undang Dasar 1945 dinilai masih perlu diubah. Amendemen dinilai mutlak dilakukan karena masih ada beberapa kekurangan meski sudah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.

“Perubahan konstitusi bukan suatu hal yang tabu. Setiap saat bisa diadakan manakala rakyat banyak sebagai pemegang kedaulatan membutuhkannya,” kata mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Laica Marzuki di Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Laica berpendapat, meski hasil perubahan yang sebelumnya sudah mengadopsi konsep pemikiran konstitusi demokratik tetapi masih perlu dikembangkan secara idiil sehingga benar-benar melahirkan konstitusi yang dinamis.

Dalam perubahan selanjutnya, menurut dia, sebaiknya perlu diadopsi sistem penyederhanaan partai politik (parpol). Mengingat sistem pemerintahan negara ini adalah presidensial sementara sistem politik yang dibangun adalah multi partai sehingga dinilai tidak dapat menumbuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif.

“Pemerintahan yang kuat tidak bakal terwujud karena tercabik-cabik oleh bergaining (tawar-menawar) partai-partai kecil yang berkoalisi,” ujarnya.

Selain itu, katanya, hal lain yang juga perlu dimasukkan dalam perubahan adalah kemungkinan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui dukungan perseorangan (tidak terbatas pada parpol). Presiden diberi kewenangan hak veto terhadap RUU, penguatan lembaga DPD, MK diberi kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengaduan konstitusional, serta KPK ditingkatkan kedudukannya sebagai lembaga negara konstitusi.

Menanggapi usulan itu, Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR Bambang Soeroso Bambang Soeroso sepakat bahwa perubahan UUD perlu dilakukan.

Menurutnya DPD telah menghasilkan draf perubahan yang memuat 10 hal yaitu penguatan sistem presidensial, penguatan lembaga perwakilan terutama memperluas kewenangan DPD, penguatan otonomi daerah, dan dibolehkannya perseorangan menjadi calon presiden maupun wakil Presiden.

Usulan lain yaitu, pemilihan umum secara nasional dan lokal dimana pemilu nasional dilakukan terlebih dahulu lalu kemudian pemilu lokal, optimalisasi peran MK, penambahan pasal HAM dan penataan komisi negara.[iaf]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s