Sejarah Kepresidenan RI 1945-2009

1. Republik I (1945-1950)

Masa republik pertama adalah periode diberlakukannya konstitusi yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kelak kemudian disebut sebagai UUD 1945. Secara pastinya adalah periode antara 18 Agustus 194515 Agustus 1950. Periode ini dibagi lagi menjadi dua masa yaitu, pertama, antara 18 Agustus 194527 Desember 1949 saat negara Indonesia berdiri sendiri, dan kedua antara 27 Desember 194915 Agustus 1950 saat negara Indonesia bergabung sebagai negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat.

Menurut konstitusi, lembaga kepresidenan, yang bersifat personal[1], terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden [pasal 4 (2); 6 (2); 7; 8; dan 9]. Lembaga ini dipilih oleh MPR dengan syarat tertentu [pasal 6] dan memiliki masa jabatan selama lima tahun [pasal 7]. Sebelum menjalankan tugasnya lembaga ini bersumpah di hadapan MPR atau DPR [pasal 9].

Menurut konstitusi tersebut:

  1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara (kekuasaan eksekutif) [pasal 4 (1) dan pasal 5 (2)];
  2. Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya [pasal 4 (2)];
  3. Wakil Presiden menggantikan presiden jika presiden tidak dapat menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dalam masa jabatannya [pasal 8];
  4. Presiden menetapkan peraturan pemerintah [pasal 5 (2)];
  5. Presiden membentuk kabinet yang bertanggung jawab kepadanya [pasal 17 (1) dan (2)];
  6. Presiden dapat meminta nasehat pada DPA [pasal 16 (2)];
  7. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas militer [pasal 10],
  8. Presiden menyatakan perang dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR [pasal 11],
  9. Presiden menyatakan keadaan bahaya [pasal 12],
  10. Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal 13],
  11. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi [pasal 14],
  12. Presiden memberi gelar dan tanda kehormatan [pasal 15].
  13. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang (kekuasaan legislatif) dengan persetujuan parlemen [pasal 5 (1)];
  14. Presiden berhak memveto RUU dari DPR [pasal 21 (2)],
  15. Pada 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, lembaga kepresidenan dipilih oleh PPKI [pasal III aturan peralihan]. Dalam masa peralihan ini kekuasaan presiden sangat besar karena seluruh kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga itu terbentuk, dijalankan oleh presiden dengan bantuan suatu Komite Kebangsaan [pasal IV aturan peralihan]. Namun tugas berat juga di bebankan kepada presiden untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan konstitusi [ayat (2) aturan peralihan]. Hanya beberapa bulan pemerintahan, Komite yang menjadi pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA meminta kekuasaan yang lebih. Hal itu kemudian direspon oleh lembaga kepresidenan dengan memberikan kekuasaan untuk menetapkan haluan negara dan membentuk UU melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang dikeluarkan pada 16 Oktober 1945. Kurang dari sebulan, kekuasaan presiden berkurang dengan terbentuknya Kabinet Syahrir I yang tidak lagi bertanggung jawab kepadanya melainkan kepada Badan Pekerja Komite.

    Presiden berhak mengeluarkan peraturan darurat dalam keadaan mendesak [pasal 22 (1)].


Dr. Ir. Soekarno, Presiden Indonesia 1945-1949 dan 1950-1967; Presiden RIS 1949-1950

Pada tahun-tahun berikutnya ketika keadaan darurat, 29 Juni 19462 Oktober 1946, dan 27 Juni 19473 Juli 1947, presiden mengambil alih kekuasaan lagi. Begitu pula antara 29 Januari 194827 Desember 1949 kabinet kembali bersifat presidensil – bertanggung jawab pada presiden.

Keadaan yang menarik adalah saat pemerintahan termasuk di dalamnya lembaga kepresidenan di Yogyakarta lumpuh dan tidak dapat menjalankan tugasnya saat agresi militer II. Walau ditawan musuh, nampaknya lembaga ini tidak bubar. Sementara pada saat yang sama, atas dasar mandat darurat yang diberikan sesaat sebelum kejatuhan Yogyakarta, suatu Pemerintahan Darurat atau Pengasingan – Excille Government – yang didirikan di pedalaman Sumatera (22 Desember 1948 – 13 Juli 1949) mendapat legitimasi yang sah. Kondisi inilah yang menimbulkan pemerintahan dan juga lembaga kepresidenan ganda. Sebab pemerintahan darurat itupun memiliki pimpinan pemerintahan (atau lembaga kepresidenan) dengan sebutan Ketua Pemerintah Darurat. Hal inilah yang sering menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan mengenai status pemerintah darurat dan status ketua pemerintah darurat.

Bagi sebagian pihak pemerintahan darurat dan juga ketua pemerintahan darurat adalah penerima tongkat estafet pemerintahan dan kepemimpinan nasional saat pemerintahan di ibukota tertawan musuh. Oleh karena itu kedudukannya tidak bisa diabaikan. Apalagi pada 13 Juli 1949 Ketua Pemerintah Darurat secara resmi menyerahkan kembali mandat kepada Wakil Presiden yang pulang dari tawanan musuh. Namun bagi pihak lain, tidak mundurnya presiden dan wakil presiden secara resmi menunjukkan tongkat estafet pemerintahan dan kepemmpinan nasional tetap dipegang oleh presiden dan wakil presiden tertawan. Apalagi perundingan-perundingan dilakukan dengan pemerintahan dan lembaga kepresidenan tertawan bukan dengan pemerintah darurat[2].

Hal yang menarik selanjutnya adalah masa kedua dari periode ini (27 Desember 194915 Agustus 1950). Pada saat itu Republik Indonesia bergabung dalam federasi Negara Indonesia Serikat dengan kedudukan sebagai negara bagian. Konsekuensi yang timbul adalah berlakunya dua konstitusi secara bersamaan di wilayah negara bagian Republik Indonesia, yaitu konstitusi federal RIS dan konstitusi yang disahkan PPKI. Keadaan inilah yang menimbulkan kepemimpinan ganda. Namun ini lebih mudah diatasi dari kejadian yang pertama. Sebab terdapat UU No 7 Tahun 1949 yang mengatur keadaan presiden dan wakil presiden berhalangan secara bersama-sama. Selain itu pada 27 Desember 1949 presiden telah menyerahkan secara resmi kekuasaan kepada Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia dan pada 15 Agustus 1950 Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia menyerahkan secara resmi kekuasaan kepada Presiden Negara Kesatuan terpilih sebagai bagian dari persetujuan RIS dan RI pada 19 Mei 1950. Yang menjadi permasalahan adalah tentang pengakuan kedudukan jabatan “Pemangku Jabatan Presiden”.

Masa republik kedua adalah periode diberlakukannya konstitusi federal Republik Indonesia Serikat di wilayah bekas Hindia Belanda, yang kemudian disebut dengan Konstitusi RIS 1949. Secara pastinya adalah rentang waktu antara 27 Desember 194915 Agustus 1950. Pada saat yang sama, di masing-masing negara bagian, termasuk Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta[3], juga berlaku konstitusi negara bagian bagi masing-masing negara bagian itu. Bagian ini perlu dibahas secara tersendiri karena negara federal memiliki susunan ketata-negaraan yang berbeda dengan negara bagian, khususnya Republik Indonesia.

2. Republik II (1949-1950)


Negara Federasi Republik Indonesia Serikat 1949-1950

Menurut konstitusi federal lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden [Bab III artikel tanpa nomor pasal, pasal 69, 71, dan 72]. Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih (Electoral College) yang terdiri atas utusan negara-negara bagian yang tergabung dalam federasi Negara Serikat Indonesia dengan syarat-syarat tertentu [pasal 69 (2) dan (3), serta 72 (2)]. Tidak ada masa jabatan yang jelas bagi lembaga ini, namun dari sifat konstitusi federal yang sementara [pasal 186], jabatan ini kemungkinan besar dipertahankan hingga ada presiden baru menurut Konstitusi RIS yang disusun oleh Konstituante. Sebelum menjalankan tugasnya presiden bersumpah dihadapan Dewan Pemilih [pasal 71].

Berbeda dengan konstitusi yang disahkan PPKI, konstitusi federal mengatur kedudukan dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan secara lebih rinci. Selain itu dalam sistematika konstitusi federal hal-hal yang mengatur tentang lembaga kepresidenan tidak terletak dalam satu bab khusus melainkan tersebar di berbagai pasal dalam konstitusi. Menurut konstitusi federal (secara khusus[4]):

  1. Presiden adalah alat perlengkapan federal [Bab III tanpa pasal] dan berkedudukan sebagai kepala negara [pasal 69 (1)];
  2. Presiden merupakan bagian dari pemerintah [pasal 68 (1) dan (2), 70, 72 (1)];
  3. Presiden tidak dapat diganggu-gugat dan segala pertanggung jawaban berada di tangan kabinet [pasal 74 (4), 118 (2), dan 119];
  4. Presiden dilarang: (a). rangkap jabatan dengan jabatan apapun baik di dalam ataupun di luar federasi, (b). turut serta atau menjadi penanggung perusahaan yang diadakan negara federal maupun negara bagian, (c). dan mempunyai piutang atas tanggungan negara [pasal 79 (1), (2), dan (3)]. Larangan (b) dan (c) tetap berlaku selama tiga tahun setelah presiden meletakkan jabatannya [pasal 79 (4)];
  5. Presiden maupun mantan presiden diadili oleh Mahkamah Agung atas pelanggaran jabatan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam masa jabatannya [pasal 148 (1)]
  6. Hal keuangan presiden diatur dalam UU federal [pasal 78];
  7. Presiden dengan persetujuan Dewan Pemilih membentuk Kabinet Negara [pasal 74 (1) – (4)];
  8. Presiden menyaksikan pelantikan kabinet [pasal 77];
  9. Presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting [pasal 76 (2)];
  10. Presiden menyaksikan pelantikan anggota Senat [pasal 83];
  11. Presiden mengangkat ketua Senat [pasal 85 (1)] dan menyaksikan pelantikannya [pasal 86];
  12. Presiden menyaksikan pelantikan anggota DPR [pasal 104];
  13. Presiden mengesahkan pemilihan ketua dan wakil-wakil ketua DPR [pasal 103 (1)];
  14. Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan legislatif [pasal 128 (1) dan (2), 133-135; 136 (1) dan (2), 137, dan 138 (3)];
  15. Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan konstitutif [pasal 187 (1) dan 189 (3)].
  16. Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Mahkamah Agung untuk pertama kalinya [pasal 114 (1)] dan memberhentikan mereka atas permintaan sendiri [pasal 114 (4)];
  17. Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung memberi grasi dan amnesti [pasal 160];
  18. Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan untuk pertama kalinya [pasal 116 (1)] dan memberhentikan mereka atas permintaan sendiri [pasal 116 (4)];
  19. Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian internasional atas kuasa UU federal [pasal 175];
  20. Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal 178];
  21. Presiden memegang kekuasaan militer [pasal 183 (1) dan (3)];
  22. Presiden memberikan tanda kehormatan menurut UU federal [pasal 126].

Selain bertindak secara khusus, sebagai bagian dari pemerintahan dalam fungsi administratif/protokoler[5], presiden, menurut konstitusi, antara lain:

  1. Menjalankan pemerintahan federal [pasal 117];
  2. Mendengarkan pertimbangan dari Senat [pasal 123 (1) dan (4);
  3. Memberi keterangan pada Senat [pasal 124];
  4. Mengesahkan atau memveto UU yang telah disetujui oleh DPR dan Senat [pasal 138 (2)];
  5. Mengeluarkan peraturan darurat (UU Darurat) dalam keadaan mendesak [pasal 139];
  6. Mengeluarkan peraturan pemerintah [pasal 141];
  7. Memegang urusan hubungan luar negeri [pasal 174, 176, 177];
  8. Menyatakan perang dengan persetujuan DPR dan Senat [pasal 183];
  9. Menyatakan keadaan bahaya [pasal 184 (1)];
  10. Mengusulkan rancangan konstitusi federal kepada konstituante [pasal 187 (1) dan (2)], dan mengumumkan konstitusi tersebut [pasal 189 (2) dan (3)] serta mengumumkan perubahan konstitusi [pasal 191 (1) dan (2)].

Lembaga kepresidenan dalam periode ini hanya berumur sangat pendek. Hal yang menjadi fokus lembaga kepresidenan pada masa ini adalah pengesahan UU Federal mengenai perubahan [[Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan menggantikan Negara Federasi di hadapan sidang DPR dan Senat pada 15 Agustus 1950 serta menerima mandat dari lembaga kepresidenan negara bagian Republik Indonesia pada hari yang sama, sebagai hasil persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950, untuk menyatukan kepemimpinan nasional yang ganda.

3. Republik III (1950-1959)

Masa republik ketiga adalah periode diberlakukannya konstitusi sementara yang kelak kemudian disebut dengan UUDS 1950. Konstitusi ini sebenarnya merupakan perubahan konstitusi federal. Dari segi materi, konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia ini merupakan perpaduan antara konstitusi federal milik negara federasi Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi yang disahkan oleh PPKI milik Republik Indonesia, sebagai hasil persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950. Secara tepatnya periode ini berlangsung antara 15 Agustus 19505 Juli 1959.

Menurut konstitusi sementara, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden [Pasal 44, 45, 46 (1), 47, dan 48]. Presiden dan wakil presiden dipilih menurut UU dengan syarat tertentu [pasal 45 (3) dan (5)]. Tidak ada masa jabatan yang jelas bagi lembaga ini, namun dari sifat konstitusi sementara [pasal 134 dan penjelasan konstitusi], jabatan ini dipertahankan hingga ada lembaga baru menurut konstitusi tetap yang disusun oleh Konstituante. Sebelum menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden bersumpah dihadapan DPR [pasal 47].

Selain bertindak secara khusus, sebagai bagian dari pemerintahan dalam fungsi administratif/protokoler[7], presiden (dan wakil presiden), menurut konstitusi, antara lain:

  1. Menjalankan pemerintahan [pasal 82];
  2. Mengesahkan atau memveto UU yang telah disetujui oleh DPR [pasal 94 (2) dan 95 (1)];
  3. Mengeluarkan peraturan darurat (UU Darurat) dalam keadaan mendesak [pasal 96 (1)];
  4. Mengeluarkan peraturan pemerintah [pasal 98 (1)];
  5. Memegang urusan umum keuangan [pasal 111 (1)].
Sama seperti konstitusi federal, konstitusi sementara mengatur kedudukan dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan secara lebih rinci. Dalam sistematika konstitusi sementara hal-hal yang mengatur tentang lembaga kepresidenan tidak terletak dalam satu bab khusus melainkan tersebar di berbagai pasal dalam konstitusi. Menurut konstitusi sementara (secara khusus[6]):

Drs. Moh Hatta, Wakil Presiden Indonesia 1945-1949 dan 1950-1956

  1. Presiden dan wakil presiden adalah alat perlengkapan negara [pasal 44];
  2. Presiden dan wakil presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah [pasal 46 (1)];
  3. Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara [pasal 45 (1)];
  4. Wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya [pasal 45 (2)];
  5. Wakil presiden menggantikan presiden jika presiden tidak mampu melaksanakan kewajibannya [pasal 48];
  6. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat dan seluruh pertanggung jawaban berada di tangan kabinet [pasal 83 dan 85];
  7. Presiden dan wakil presiden dilarang: (a). rangkap jabatan dengan jabatan apapun baik di dalam ataupun di luar negara, (b). turut serta atau menjadi penanggung perusahaan yang diadakan negara maupun daerah otonom, (c). dan mempunyai piutang atas tanggungan negara [pasal 55 (1), (2), dan (3)]. Larangan (b) dan (c) tetap berlaku selama tiga tahun setelah presiden meletakkan jabatannya [pasal 55 (4)];
  8. Presiden dan wakil presiden maupun mantan presiden dan mantan wakil presiden diadili oleh Mahkamah Agung atas pelanggaran jabatan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam masa jabatannya [pasal 106 (1)];
  9. Hal keuangan presiden dan wakil presiden diatur dengan UU [pasal 54];
  10. Presiden membentuk kabinet [pasal 50 dan 51];
  11. Presiden menyaksikan pelantikan kabinet [pasal 53];
  12. Presiden dan wakil presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting [pasal 52 (2)];
  13. Presiden menyaksikan pelantikan anggota DPR [pasal 63];
  14. Presiden mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR [pasal 62 (1)];
  15. Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan legislatif [pasal 90 (1), 92, 93, dan 94 (3)];
  16. Presiden berhak membubarkan DPR dan memerintahkan pembentukan DPR baru [pasal 84];
  17. Presiden menyaksikan pelantikan anggota Konstituante, dan mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil ketua Konstituante [pasal 136];
  18. Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan konstitutif [pasal 140 (2)];
  19. Presiden memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Mahkamah Agung atas permintaan sendiri [pasal 79 (4)];
  20. Presiden memberi grasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan Mahkamah Agung [pasal 107];
  21. Presiden memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan atas permintaan sendiri [pasal 81 (4)];
  22. Presiden memberi tanda kehormatan menurut UU [pasal 87];
  23. Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal 123];
  24. Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian internasional atas kuasa UU [pasal 120];
  25. Presiden memegang kekuasaan militer [pasal 127];
  26. Presiden menyatakan perang dengan persetujuan DPR [pasal 128];
  27. Presiden menyatakan keadaan bahaya [pasal 129 (1)].

Lembaga kepresidenan dalam masa republik ketiga tergolong unik. Tokoh yang memangku jabatan presiden pada periode ini merupakan hasil persetujuan dari RIS dan RI pada 19 Mei 1950 [penjelasan konstitusi]. Sedangkan tokoh wakil presiden untuk pertama kalinya diangkat oleh presiden dari tokoh yang diajukan oleh DPR [pasal 45 (4)]. Dari hal-hal tersebut jelas bahwa lembaga kepresidenan (presiden dan wakil presiden) hanya bersifat sementara seiring pemberlakuan konstitusi sementara dan akan berakhir dengan lembaga kepresidenan menurut konstitusi tetap yang akan dibuat.

Dalam perjalanannya jabatan wakil presiden mengalami kekosongan per 1 Desember 1956 karena wakil presiden mengundurkan diri. Aturan pasal 45 (4) tidak lagi dapat digunakan untuk mengisi lowongan tersebut sedangkan konstitusi tetap maupun UU pemilihan presiden dan wakil presiden belum ada. Pada 1958 presiden sempat berhalangan dan digantikan oleh pejabat presiden. Kekuasaan lembaga kepresidenan ini otomatis berakhir seiring munculnya dekrit presiden 5 Juli 1959 dan digantikan dengan lembaga kepresidenan menurut UUD 1945 yang diberlakukan kembali.

Masa republik keempat adalah periode diberlakukannya kembali konstitusi yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan sebutan UUD 1945. Secara tepatnya periode ini berlangsung antara 5 Juli 195919 Oktober 1999. Dengan diberlakukannya kembali konstitusi ini maka semua kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan praktis sama dengan periode republik I. Untuk melihat secara detilnya dipersilakan melihat kembali masa republik I.

4. Republik IV (1959-1999)

Mr. Assaat Datuk Mudo adalah Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia. Jabatannya dimulai pada 27 Desember 1949 saat Sukarno secara resmi menyerahkan jabatan Presiden RI kepadanya. Assaat sebenarnya adalah Ketua Badan Pekerja KNI Pusat, parlemen Indonesia kala itu. Ia menjabat sebagai pemangku jabatan presiden karena UU No 7 tahun 1949 menentukan jika presiden dan wakil presiden secara bersama-sama tidak dapat melakukan kewajibannya maka ketua DPR menjadi Pemangku Jabatan Presiden. Jabatan “Pemangku Jabatan Presiden” dipangkunya sampai tanggal 15 Agustus 1950 saat ia menyerahkan kekuasaan pada presiden negara kesatuan terpilih sesuai persetujuan RIS dan RI pada 19 Mei 1950.

Sartono adalah Pejabat Presiden Indonesia. Belum banyak data yang diketahui mengenai tokoh ini. Satu-satunya petunjuk yang ada ialah Sartono menandatangani Lembaran Negara tahun 1958 nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, dan 18, tertanggal antara 13 Januari 195817 Februari 1958, yang salah satunya adalah UU No 8 tahun 1958 tentang penetapan UU Drt No 9 tahun 1954 tentang perubahan nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara (LN 1954 No 66) sebagai UU pada tanggal 17 Februari 1958. Untuk sementara perhitungan tokoh ini diabaikan, dengan pengertian, setelah mendapat keterangan yang jelas mengenai kedudukannya, tokoh ini akan dimasukkan[42].

Jend Besar TNI Purn. H. M. Soeharto, Pejabat Presiden Indonesia 1967-1968 dan Presiden Indonesia 1968-1998

Ada beberapa hal yang menarik dari segi peraturan perundang-undangan dalam periode ini. Menurut dekrit presiden yang memberlakukan kembali konstitusi dari republik I, bagian penjelasan konstitusi mendapat kekuatan hukum yang mengikat karena diterbitkan dalam lembaran negara. Dengan demikian lembaga kepresidenan tidak hanya diatur dalam pasal-pasal konstitusi namun juga dalam penjelasan konstitusi. Dengan hadirnya lembaga MPR/MPRS dalam ketatanegaraan republik IV mengundang konsekuensi dengan lahirnya konstitusi semu yang disebut Ketetapan MPR/MPRS. Melalui produk hukum ini, secara umum lembaga kepresidenan juga diatur, antara lain melalui:

  1. Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.
  3. Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  4. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
  5. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
  6. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
  7. Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presidan dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Selain itu presiden sebagai mandataris MPR juga diberi kewenangan dan kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan apapun guna menyelenggarakan pemerintahan, antara lain dengan:

  1. Ketetapan MPR No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan.
  2. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
  3. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
  4. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
  5. Ketetapan MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
Ada beberapa hal unik dan menarik untuk dicermati pada periode ini. Hal-hal tersebut antara lain, pertama, setelah MPRS terbentuk lembaga ini tidak langsung bersidang untuk menetapkan tokoh yang memangku jabatan dalam lembaga kepresidenan yang baru. Kedua, pada tahun 1963 MPRS menetapkan ketetapan MPRS yang mengangkat presiden incumbent sebagai presiden seumur hidup. Ketiga, munculnya jabatan “Pejabat Presiden” ketika Presiden dimakzulkan di tahun 1967. Keempat, penetapan “Pejabat Presiden” menjadi Presiden di tahun 1968. Kelima, pengisian lembaga kepresidenan sesuai dengan konstitusi baru dilakukan pada tahun 1973, tiga belas tahun setelah MPR (MPRS) terbentuk. Keenam, pengucapan sumpah pelantikan presiden oleh wakil presiden tidak dilakukan di depan MPR atau DPR melainkan hanya di depan pimpinan MPR/DPR dan Mahkamah Agung saat presiden mundur dari jabatannya pada tahun 1998. Sebenarnya masih banyak hal lain yang menarik namun mengingat keterbatasan tempat maka hanya enam hal di atas yang dikemukakan.

Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie, Wakil Presiden Indonesia 1998 dan Presiden Indonesia 1998-1999

Dengan landasan hukum tersebut lembaga kepresidenan, terutama presiden, menjadi lembaga tinggi yang “super power” dibanding lembaga tinggi lainnya.

Masa republik kelima adalah periode transisi ketatanegaraan akibat proses perubahan konstitusi “UUD 1945” secara fundamental. Secara tepatnya periode ini berlangsung antara 19 Oktober 199910 Agustus 2002. Periode ini muncul sebagai akibat dari gelombang people power yang dikenal dengan reformasi 1998. Oleh karena perubahan kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan dilakukan secara bertahap maka pembahasan periode ini dilakukan menurut tahapan perubahan konstitusi [10

Gelombang people power yang dikenal dengan “gerakan reformasi 1998” yang muncul pada tahun 1998 akhirnya juga mengakibatkan sistem ketatanegaraan berubah secara cepat. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan penuh dengan dicabutnya Ketetapan MPR No. V/MPR/1998[8] dengan Ketetapan MPR No. XII/MPR/1998[9]. Dan periode republik IV yang telah berusia empat puluh tahun ini pun berakhir sekitar satu setahun dari munculnya gelombang people power.

K. H. Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia 1999-2001

5. Republik V (1999-2002)

Pada tahun 1999 sebagai akibat perubahan I konstitusi maka terdapat perubahan kekuasaan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan yaitu:

Jabatan lembaga kepresidenan dibatasi hanya untuk dua kali masa jabatan [pasal 7];

Presiden dan wakil presiden dapat bersumpah di depan pimpinan MPR dan Mahkamah Agung jika parlemen tidak dapat bersidang [pasal 9 (2)];

  1. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan legislatif dengan membentuk UU, melainkan hanya berwenang mengajukan RUU kepada parlemen dan ikut membahasnya [pasal 5 (1) dan pasal 20 (1) – (3)];
  2. Presiden harus mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan parlemen [pasal 20 (4)];
  3. Presiden tidak dapat lagi memveto RUU dari parlemen, sebab klausul tersebut dihilangkan [pasal 21];
  4. Presiden harus mendengar pertimbangan DPR saat mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal 13 (2) dan (3)];
  5. Presiden harus mendengar pertimbangan Mahkamah saat memberi grasi dan rehabilitasi serta DPR saat memberi amnesti dan abolisi [pasal 14];
  6. Presiden harus tunduk pada UU saat memberi gelar dan tanda kehormatan [pasal 15].

Pada tahun 2000 sebagai akibat perubahan II konstitusi maka terdapat perubahan kekuasaan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan yaitu:

  1. Presiden hanya dapat menunda pengesahan RUU yang telah disetujui bersama dengan parlemen paling lama tiga puluh hari [pasal 20 (5)].

Pada tahun 2001 sebagai akibat perubahan III konstitusi maka terdapat perubahan kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan yaitu:

  1. Calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi presiden dan wakil presiden [pasal 6];
  2. Presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan melalui pemilu dengan ketentuan yang lebih rinci [pasal 6A (1) – (3) dan (5)];
  3. Presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh MPR [pasal 3 (3/2)];
  4. Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya dengan syarat-syarat pemberhentian tertentu [pasal 3 (4/3) dan pasal 7A] setelah melalui proses-proses tertentu [pasal 7B];
  5. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan parlemen [pasal 7C];
  6. Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih MPR jika terjadi kekosongan jabatan [pasal 8 (2)];
  7. Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat tertentu harus dengan persetujuan parlemen [pasal 11 (2)];
  8. Presiden harus tunduk pada UU dalam membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian dalam [Kementerian Indonesia|kabinet]] [pasal 17 (4)];
  9. Presiden mengajukan RUU APBN kepada parlemen [pasal 23 (2) dan (3)];
  10. Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih DPR [pasal 23F (1)];
  11. Presiden menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan telah disetujui DPR [pasal 24A (3)];
  12. Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR [pasal 24B (3)];
  13. Presiden menetapkan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh MA, DPR, dan Presiden [pasal 24C (3)].

Pada tahun 2002 sebagai akibat perubahan IV konstitusi maka terdapat perubahan kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan yaitu:

  1. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden dengan persyaratan tertentu [pasal 6A (4)];
  2. Pelaksana tugas kepresidenan dan pemilihan serta pengangkatan presiden dan wakil presiden yang baru oleh MPR [pasal 8 (3)];
  3. Presiden membentuk dewan pertimbangan dengan UU [pasal 16].

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam periode republik V ini, antara lain, adalah, pertama, untuk pertama kalinya presiden dipilih oleh MPR dari calon yang berjumlah lebih dari satu orang. Kedua, presiden membekukan parlemen dan berakibat dimakzulkannya presiden. Ketiga, presiden wajib menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan pemerintahan kepada MPR.

Masa republik keenam adalah periode diberlakukannya konstitusi yang disahkan PPKI setelah mengalami proses perubahan ketatanegaraan yang fundamental yang tetap dinamakan UUD 1945. Secara tepatnya periode ini dihitung mulai 10 Agustus 2002 sampai terjadinya perubahan yang fundamental terhadap konstitusi. Dengan perubahan I-IV konstitusi selama masa republik V maka terjadi perubahan yang sangat fundamental dari segi ketatanegaraan. Dan dapat dikatakan lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga kepresidenan, mendapatkan kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban yang baru menurut “konstitusi yang baru”.

Sebenarnya periode transisi ini tidak berakhir di tahun 2002 melainkan di tahun 2004. Namun karena acuannya adalah konstitusi maka periode ini dicukupkan pada tahun 2002. Periode transisi selanjutnya dibahas pada bagian republik VI.

  1. Republik VI (mulai 2002)

Dr(HC), Hj. Diah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri, Wakil Presiden Indonesia 1999-2001 dan Presiden Indonesia 2001-2004

Menurut konstitusi, lembaga kepresidenan bersifat personal dan terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden [pasal 4 (2); 3 (2); 6; 6A; 7; 7A; 7B; 8; dan 9]. Lembaga ini dipilih secara langsung oleh rakyat dengan syarat dan tata cara tertentu [pasal 6 dan 6A] dengan masa jabatan selama lima tahun dan hanya dibatasi untuk dua periode jabatan [pasal 7]. Sebelum menjalankan tugasnya lembaga ini dilantik oleh MPR [pasal 3 (2)] dengan bersumpah di hadapan MPR atau DPR [pasal 9 (1)] atau pimpinan MPR dan pimpinan MA jika parlemen tidak dapat bersidang [pasal 9 (2)].

Secara sistematika lembaga kepresidenan diatur secara terkonsentrasi pada bab III dari konstitusi. Namun demikian terdapat pengaturan lembaga kepresidenan di bab-bab yang lain dari konstitusi. Menurut konstitusi:

  1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara (kekuasaan eksekutif) [pasal 4 (1) dan pasal 5 (2)];
  2. Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara (kekuasaan eksekutif) [pasal 4 (2)];
  3. Wakil Presiden menggantikan presiden jika presiden tidak dapat menjalankan apa yang menjadi kewajibannya [pasal 8 (1)];
  4. Presiden mengusulkan dua calon wakil Presiden untuk dipilih MPR jika terjadi kekosongan jabatan [pasal 8 (2)];
  5. Pelaksana tugas kepresidenan dan pemilihan serta pengangkatan presiden dan wakil Presiden yang baru oleh MPR [pasal 8 (3)];
  6. Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya dengan syarat-syarat pemberhentian tertentu [pasal 3 (4/3) dan pasal 7A] setelah melalui proses-proses tertentu [pasal 7B];
  7. Presiden menetapkan peraturan pemerintah [pasal 5 (2)];
  8. Presiden membentuk kabinet yang bertanggung jawab kepadanya [pasal 17 (1) dan (2)] dan harus tunduk pada UU dalam membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian dalam kabinet [pasal 17 (4)];
  9. Presiden membentuk dewan pertimbangan dengan UU [pasal 16].
  10. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas militer [pasal 10];
  11. Presiden menyatakan keadaan bahaya [pasal 12];
  12. Presiden menyatakan perang dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain dan atas persetujuan DPR [pasal 11 (1)];
  13. Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat tertentu harus dengan persetujuan DPR [pasal 11 (2)];
  14. Presiden harus mendengar pertimbangan DPR saat mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal 13 (2) dan (3)];
  15. Presiden harus mendengar pertimbangan Mahkamah saat memberi grasi dan rehabilitasi serta DPR saat memberi amnesti dan abolisi [pasal 14];
  16. Presiden harus tunduk pada UU saat memberi gelar dan tanda kehormatan [pasal 15].
  17. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan parlemen [pasal 7C];
  18. Presiden dapat mengajukan RUU kepada parlemen dan berwenang untuk ikut membahasnya [pasal 5 (1) dan pasal 20 (2)];
  19. Presiden mengajukan RUU APBN kepada parlemen [pasal 23 (2) dan (3)];
  20. Presiden harus mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan parlemen [pasal 20 (4)] dan hanya dapat menunda pengesahan RUU yang telah disetujui bersama dengan parlemen paling lama tiga puluh hari[pasal 20 (5)];
  21. Presiden berhak mengeluarkan peraturan darurat dalam keadaan mendesak [pasal 22 (1)].
  22. Presiden menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan telah disetujui DPR [pasal 24A (3)];
  23. Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR [pasal 24B (3)];
  24. Presiden menetapkan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh MA, DPR, dan Presiden [pasal 24C (3)];
  25. Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih DPR [pasal 23F (1)].

Periode transisi masih mewarnai masa republik VI ini, setidaknya antara tahun 20022004. Berbagai peraturan konstitusi semu, yang bernama Ketetapan MPR, yang mengatur lembaga kepresidenan, secara bertahap dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga pembuatnya sendiri, yaitu MPR, sampai terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004. Selain itu aturan peralihan pasal I dan II juga berlaku selama masa transisi ini. Dalam masa transisi ini pula dibuat peraturan UU yang mengatur pemilihan lembaga kepresidenan secara langsung. Mulai tahun 2004, kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan diatur melalui konstitusi, UU, PP, maupun Perpres. Namun, berbeda dengan lembaga negara lain yang diatur secara terkonsentrasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan (UU, PP, dan Perpres), peraturan mengenai lembaga kepresidenan tidak terdapat dalam satu UU melainkan tersebar dalam berbagai UU, PP, maupun Perpres. Sebagai catatan akhir, pada tahun 2004, pertama kalinya dalam sejarah, diadakan pemilihan lembaga kepresidenan secara langsung oleh rakyat.

  1. Ir. Sukarno atau lebih umum disebut Bung Karno, adalah tokoh presiden pertama dari Indonesia. Jabatan pertama ini dimulai sejak 18 Agustus 1945. Bung Karno terpilih secara aklamasi dalam sidang PPKI atas usul Otto Iskandardinata. Ia didampingi oleh wakil presiden Drs. Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Menurut aturan yang ada pada saat itu kekuasaan presiden sangat besar. Seiring berjalannya waktu kekuasaan legislatif diserahkan kepada Badan Pekerja Komite Nasional pada bulan Oktober 1945. Selanjutnya pada bulan November di tahun yang sama, Sukarno menyerahkan kekuasaan eksekutif pada Kabinet Syahrir I. Namun demikian pada 29 Juni 19462 Oktober 1946, dan 27 Juni 19473 Juli 1947, Sukarno kembali mengambil alih kekuasaan saat terjadi keadaan darurat[11]. Pada 29 Januari 1948 Sukarno kembali membentuk kabinet presidensil[12]. Wakil presiden Moh Hatta ditugasi untuk memimpin kabinet sehari-hari. Di sini dapat dilihat bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pembagian kekuasaan. Sehingga wakil presiden tidak hanya duduk di bangku cadangan yang baru diturunkan ketika pemain utama cidera.

    Tokoh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

Mr. Assaat, Pemangku Jabatan Presiden Indonesia 1949-1950

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi militer menyerang ibukota Yogyakarta. Dalam peristiwa ini Sukarno dan Hatta ikut tertawan sehingga praktis pemerintahan lumpuh walau tidak bubar secara resmi. Namun sebelum tertawan, presiden dan wakilnya sempat mengirimkan mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan, dan mandat kepada Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis yang berada di India untuk membentuk pemerintahan pengasingan jika usaha Syafruddin membentuk pemerintahan gagal dilakukan. Syafruddin berhasil membentuk pemerintahan darurat di Sumatera pada 22 Desember 1948. Namun Belanda lebih memilih berunding dengan pemerintahan tertawan. Hal inilah yang menimbulkan keadaan pemerintahan ganda. Sampai akhirnya pada 13 Juli 1949, setelah melalui proses yang berliku, Syafruddin mengembalikan mandatnya kepada Moh. Hatta. Pada 16 Desember 1949 Sukarno terpilih sebagai presiden negara federasi Republik Indonesia Serikat[13]. Pada saat yang hampir bersamaan Hatta terpilih sebagai perdana menteri negara federasi[14]. Konstitusi federal yang melarang rangkap jabatan bagi kepala negara federal dan perdana menteri federal dengan jabatan apapun, mengharuskan Sukarno dan Hatta untuk meletakkan jabatan bersama-sama. Keadaan ini diantisipasi dengan keluarnya UU No 7 Tahun 1949. Dalam UU ini diatur apabila presiden dan wakil presiden berhalangan secara bersama-sama maka ketua parlemen diangkat menjadi Pemangku Jabatan Presiden. Akhirnya pada 27 Desember 1949 Sukarno berhenti sebagai presiden dan menyerahkan jabatan lembaga kepresidenan kepada Ketua Badan Pekerja KNI Pusat, Mr. Asaat Datuk Mudo.

Pada 15 Agustus 1950 Sukarno secara resmi telah menjadi presiden negara kesatuan yang pertama setelah menerima kekuasaan dari dua pemerintahan RIS dan RI (Yogyakarta). Jabatan ini dapat dihitung sebagai jabatan ketiga bagi Sukarno. Keesokan hari tanggal 16 Agustus 1950, Presiden melantik DPR Sementara Negara Kesatuan, hasil penggabungan dari DPR (RIS), Senat (RIS), Badan Pekerja KNI Pusat(RI-Yogyakarta), dan DPA (RI-Yogyakarta). Sesuai konstitusi, Sukarno mengangkat Hatta sebagai Wakil Presiden atas usulan dari DPR Sementara. Bagi Hatta jabatan ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kedua

Pada 27 Desember 1949 Sukarno memulai masa jabatannya yang pertama sebagai presiden negara federal Indonesia. Tidak banyak yang terekam dalam jabatan presiden federal ini yang sangat singkat ini. Sebuah persetujuan antara pemerintah federal RIS (yang bertindak atas namanya sendiri dan atas mandat penuh dari pemerintah negara bagian yang tersisa, pemerintah negara bagian Negara Indonesia Timur dan pemerintah negara bagian Negara Sumatera Timur) dan pemerintah negara bagian Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta) memilih Sukarno sebagai presiden negara kesatuan yang akan dibentuk dari penggabungan RIS dengan RI (Yogyakarta). Jabatan presiden federal dipangku Sukarno sampai tanggal 15 Agustus 1950. Jabatan ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kedua bagi Sukarno. Pada tanggal itu presiden federal memproklamasikan berdirinya negara kesatuan dihadapan sidang gabungan DPR dan Senat di Jakarta. Sore harinya Bung Karno terbang ke Yogyakarta untuk membubarkan pemerintah RI (Yogyakarta) dan menerima penyerahan kekuasaan dari Pemangku Jabatan Presiden. Setelah kembali ke Jakarta pada hari yang sama Sukarno menerima penyerahan kekuasaan dari perdana menteri RIS.


ISKS Hamengku Buwono IX, Wakil Presiden Indonesia 1973-1978

. Sesuai konstitusi pula lembaga ini berulangkali membentuk kabinet. Sampai awal 1956 lembaga kepresidenan telah membentuk setidaknya enam kabinet dan menerima pengembalian mandat pemerintahan sebanyak lima kali. Pada akhir tahun 1956, tanggal 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Mulai saat itu, lembaga kepresidenan hanya “dihuni” oleh seorang presiden tanpa wakilnya. UUD Sementara tidak mengatur pemilihan wakil presiden dan menyerahkannya pada konstitusi yang akan disusun oleh Konstituante. Keadaan yang kian genting menyebabkan Sukarno mengeluarkan SOB pada 1957[15]. Perlahan namun pasti kekuasaan Sukarno sebagai Penguasa Angkatan Perang meningkat. Puncaknya Sukarno mengeluarkan dekrit untuk memberlakukan kembali konstitusi yang pernah digunakan, UUD 1945, serta membubarkan konstituante yang tak kunjung selesai menyusun konstitusi tetap.

Sukarno tetap menjabat presiden berdasar aturan peralihan pasal II konstitusi yang disahkan PPKI. Demikian pula DPR Sementara negara kesatuan berubah fungsi menjadi DPR Peralihan[16] sampai ditetapkan DPR yang baru menurut konstitusi. Jabatan ini dapat dihitung sebagai jabatan presiden peralihan atau dapat dihitung sebagai masa jabatan keempat bagi Sukarno. Sementara itu, aturan peralihan pasal III dan IV konstitusi sudah tidak dapat digunakan lagi. Presiden tidak didampingi oleh wakil presiden maupun Komite Nasional menyebabkan seluruh kekuasaan pemerintahan negara berpusat pada presiden. Tidak satu pun yang dapat bermain-main dengan kekuasaan presiden. DPR Peralihan pun dibubarkan pada 24 Juni 1960 karena tidak menyetujui RAPBN yang diajukan Sukarno[17]. Sebagai gantinya Sukarno membentuk DPR Gotong Royong[18]. Sesuai Penpres No 14 tahun 1960, Presiden dapat membuat produk legislatif jika tidak terjadi kesepakatan dengan parlemen. Pada Desember 1960 Sukarno membentuk MPR Sementara untuk melaksanakan ketentuan dalam konstitusi. Peranan Sukarno semakin besar dengan mengeluarkan PP No 32/1964 yang berisi DPR-GR merupakan pembantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif. Melalui UU No 19 tahun 1964 Presiden diberi kewenangan untuk mencampuri keputusan peradilan.

MPRS bentukan Sukarno mengeluarkan sebuah produk konstitusi semu untuk menetapkan ide-ide Pemimpin Besar Revolusi dan akhirnya menetapkan Sukarno sebagai presiden definitif dengan masa jabatan seumur hidup pada 1963 tanpa didampingi wakil presiden[19]. Lembaga ini juga memberi kekuasaan secara penuh pada Sukarno untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara[20]. Periode ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kelima bagi Sukarno. Pada periode ini Sukarno menggunakan gelar rangkap “Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi/Mandataris MPRS” lebih banyak dari gelar yang diberikan konstitusi “Presiden”. Perubahan cuaca perpolitikan terjadi secara cepat pada tahun 19661968 sebagai akibat badai politik tahun 1965. Periode ini merupakan kondisi terburuk yang dialami sang proklamator. Pada tahun 1966 berbagai atribut masa kejayaan mulai ditanggalkan oleh MPRS. Mulai dari pemilihan/penunjukkan wakil presiden dan pengangkatan pejabat presiden, pengertian mandataris MPR Sementara, Pemimpin Besar Revolusi, dan berpuncak pada peninjauan kembali pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Akhirnya pada 22 Februari 1967 Sukarno “menyerahkan kekuasaan” kepada pejabat presiden dan dilegalisasi dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, presiden Indonesia dimakzulkan untuk pertama kalinya secara resmi pada 12 Maret 1967[21].

Jenderal TNI Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto merupakan tokoh presiden kedua dari Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai sejak 27 Maret 1968. Pak Harto diangkat oleh MPR Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia adalah presiden kedua yang ditetapkan oleh MPR Sementara. Dalam masa jabatannya yang pertama ini suami Ibu Tien tidak didampingi oleh wakil presiden sebagaimana diatur menurut konstitusi. Sebagai mandataris MPR Sementara, secara teori, presiden adalah pelaksana kebijakan lembaga tertinggi negara tersebut. Pak Harto menjalankan kewajibannya sebagai presiden sampai ada presiden definitif yang diangkat oleh MPR hasil pemilu.

Jend TNI Purn. Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Indonesia 1983-1988

Pada tahun 1973 pertanggung jawaban Jenderal TNI Suharto dihadapan MPR hasil pemilu 1971 diterima. Kemudian presiden dari kalangan militer yang pertama ini diangkat oleh lembaga yang sama sebagai presiden dari calon tunggal pada 24 Maret 1973[22]. Dalam masa jabatannya yang kedua Pak Harto didampingi oleh wakil presiden, ISKS Hamengku Buwono IX, Sultan sekaligus Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta[23]. Pada masa-masa ini sampai sekitar 25 tahun mendatang kepemimpinan nasional berjalan dengan urutan yang mudah diikuti relatif tidak diwarnai kontroversi tentang tokoh maupun periodesasi jabatan.

Pada tahun 1978 pertanggung jawaban Suharto dihadapan MPR hasil pemilu 1977 diterima. Pada bulan yang sama purnawiran jenderal ini kembali diangkat oleh MPR dari calon tunggal[24]. Dalam masa jabatan yang ketiga kalinya, Pak Harto didampingi oleh Adam Malik sebagai wakil presiden[25]. Secara matematis, Suharto diangkat sehari lebih cepat dari jatah masa jabatannya. Selanjutnya pada 1983, lagi-lagi pertanggung jawaban Pak Harto diterima. Bahkan MPR hasil pemilu 1982 memberinya gelar Bapak Pembangunan. Pada 11 Maret 1983, sang purnawirawan kembali diangkat oleh MPR untuk menduduki kursi kepresidenannya yang keempat dari calon tunggal[26]. Menurut hitung-hitungan angka ia diangkat tiga belas hari lebih cepat dari masa jabatannya yang seharusnya berakhir pada 23 Maret 1983. Untuk pertama kalinya Pak Harto didampingi oleh purnawirawan militer, Jend TNI (Purn). Umar Wirahadikusumah, sebagai wakil presiden[27].

Maret 1998, ditengah badai politik dan ekonomi, pidato pertanggung jawaban Pak Harto diterima oleh MPR. Tidak satupun yang menyangka ini adalah terakhir kalinya ia menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Kurang sehari dari masa jabatan yang seharusnya dijalani, pada tanggal 10 Maret 1998 Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) Haji Muhammad Soeharto, diangkat dari calon tunggal untuk ketujuh kalinya oleh MPR hasil pemilu 1997[32]. Untuk kedua kalinya ia didampingi oleh seorang sipil, Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai wakil presiden[33]. Berbagai tekanan harus dihadapi sang jenderal yang sudah berusia senja ini. Sebenarnya ia bisa menggunakan kekuasaan penuh untuk menyingkirkan semua pengganggunya, namun hal itu tidak ia lakukan. Pimpinan MPR/DPR pada waktu itu sempat meminta mundur sang presiden atau menggelar Sidang Istimewa MPR, sebuah sidang khusus yang dapat berujung pada pemakzulan seperti yang pernah terjadi pada diri Sukarno. Dan akhirnya pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya akibat gelombang people power “Gerakan Reformasi 1998”.

Tahun 1988, kembali pertanggung jawaban jenderal kelahiran desa Kemusuk diterima. Setelah genap lima tahun menduduki kursi kepresidenan, Jend (Purn). Suharto kembali dilantik oleh MPR hasil pemilu 1987 pada 11 Maret 1988[28]. Dalam masa jabatan kelimanya bapak pembangunan ini didampingi wakil presiden dari kalangan militer, Letjend TNI (Purn). Sudarmono SH[29]. Tahun 1993, untuk ke sekian kalinya pertanggung jawaban sang presiden diterima. Pada 11 Maret 1993, setelah menggenapi masa jabatannya, Jenderal TNI (Purnawirawan) Haji Muhammad Soeharto diangkat untuk menduduki jabatan presiden keenam[30]. Lagi-lagi MPR hasil pemilu 1992 mengangkatnya dari calon tunggal. Kini ia didampingi oleh mantan panglima militer, Jend TNI (Purn) Try Sutrisno, sebagai wakil presiden[31].


Letjend TNI (Purn). Soedharmono, SH. Wakil Presiden Indonesia 1988-1993

Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie yang akrab dipanggil Pak Habibi adalah tokoh presiden ketiga Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai pada 21 Mei 1998. Habibi menggantikan presiden sebelumnya yang mengundurkan diri. Naiknya presiden pertama dari luar Jawa ini menimbulkan sedikit kontroversi setidaknya dalam masalah prosedur formal pengangkatan sebagai presiden. Secara formal pengucapan sumpah kepresidenan dilakukan dihadapan parlemen. Namun, karena gedung parlemen diduduki oleh pendukung people power yang menyebabkan para legistalor tidak dapat bersidang, pengucapan sumpah jabatan kepresidenan hanya dilakukan oleh Pak Habibi di depan pimpinan MPR/DPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Beberapa bulan setelahnya MPR menggelar Sidang Istimewa. Namun majelis itu tidak memberikan suatu surat pengangkatan khusus sebagaimana pernah diberikan kepada dua presiden sebelumnya Sukarno (1963) dan Suharto ([[1968], 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998). Lembaga tertinggi negara tersebut hanya mengakui melalui kedudukan Habibi di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Bahkan ia tidak didampingi oleh wakil presiden.

Catatan yang diraih oleh presiden kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan adalah penyelenggaraan pemilu 1999 yang menghasilkan parlemen baru. Namun parlemen baru yang dipilih melalui pemilu tersebut menolak pertanggung jawaban presiden setelah presiden diberi kesempatan untuk menggunakan hak jawab kepada parlemen[34]. Pada 19 Oktober 1999 Bacharuddin Yusuf Habibie mengakhiri tugasnya yang sangat singkat dengan mendampingi presiden terpilih mengucapkan sumpah kepresidenan dihadapan sidang umum MPR 1999.


Jend TNI Purn Try Sutrisno, Wakil Presiden Indonesia 1993-1998

KH. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh presiden keempat dari Republik yang diproklamasikan tahun 1945. Jabatan pertamanya dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999. Gus Dur adalah presiden pertama dan mungkin terakhir yang dipilih oleh lembaga yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat[35]. Ia mengalahkan rivalnya Megawati Sukarnoputri dalam sebuah pemilihan yang dilakukan oleh MPR. Namun MPR memilih rivalnya dalam pemilihan presiden tersebut, Dr(HC), Hj. Diah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia|wakil presiden]] yang mendampinginya[36]. Karena satu dan lain hal mengenai keterbatasan seperti yang sudah dimaklumi, Gus Dur menyerahkan pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari pada wakil presiden[37]. Pendulum kekuasaan yang beralih dari eksekutif ke legislatif mengakibatkan lembaga kepresidenan sepenuhnya tunduk pada parlemen. Hal ini dibuktikan sendiri oleh sang kyai. Dua kali setelah menghadapi memorandum dari parlemen, Gus Dur dihadapkan pada suatu sidang impeachment. Langkahnya yang mengeluarkan dekrit pembekuan parlemen tidak membuahkan hasil[38]. Parahnya dekrit itu mengantarkan lebih cepat pada pemakzulannya oleh MPR pada 23 Juli 2001. Abdurrahman Wahid menjadi presiden kedua yang dimakzulkan oleh MPR ditengah masa jabatannya[39].

Dr(HC), Hj. Diah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri yang biasa dipanggil Mbak Mega atau Megawati adalah tokoh presiden kelima Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai 23 Juli 2001. Mbak Mega menggantikan Gus Dur karena posisinya sebagai wakil presiden. Ia adalah wakil presiden kedua yang menggantikan presiden ketika berhenti dalam masa jabatannya[40]. Masa jabatannya kurang dari lima tahun sebab ia hanya mewarisi masa jabatan presiden sebelumnya. Presiden perempuan pertama di Indonesia ini didampingi oleh wakil presiden Dr. H. Hamzah Haz yang memenangkan pemilihan wakil presiden oleh MPR dari rivalnya Susilo Bambang Yudhoyono[41]. Catatan dalam masa jabatannya adalah pemilihan legislator dan senator pada April 2004 serta pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pada Juli 2004. Ia harus mengakui keunggulan rivalnya setelah melalui dua putaran pemilihan. Megawati mengakhiri masa jabatan pertamanya pada 20 Oktober 2004, sehari lebih lama dari sisa masa jabatan Gus Dur yang dilimpahkan kepadanya.

Jenderal TNI (Purn). Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disapa SBY adalah tokoh presiden keenam dari Negara Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai pada 20 Oktober 2004. Ia bersama pasangannya Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau JK memenangi pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali.

Mr. Syafruddin Prawira Negara adalah Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Ia ditunjuk dengan radiogram yang berisi mandat dari presiden, yang saat itu memegang kekuasaan pemerintahan negara, pada 18 Desember 1948. Oleh sebab Bukittinggi yang menjadi tempat kedudukannya juga diserang Belanda, radiogram itu tidak sampai pada waktunya. Pemerintahan Darurat tidak berkedudukan di satu tempat melainkan selalu berpindah. Bermula dari perkebunan teh di Halaban, Sumatera Barat ia pergi ke Riau dan kembali lagi ke Sumatera Barat. Pada bulan Mei 1949, ia membentuk perwakilan pemerintahan darurat di pulau Jawa. Ia berselisih paham dengan pemimpin republik yang tertawan karena mengirim utusan kepada Belanda dalam sebuah perundingan. Setelah melalui berbagai proses berliku akhirnya Syafruddin bersedia mengembalikan mandat yang telah diberikan presiden kepada Moh Hatta. Kedudukan Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai kepala negara dan/atau pemerintahan ataupun setidaknya setingkat pejabat presiden, baik secara de facto maupun de jure, masih diperdebatkan apakah sah atau tidak.

8. Tokoh Pejabat Presiden Indonesia

Mr. Syafruddin Prawiranegara, Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia, 1948-1949

Letjend TNI Suharto adalah Pejabat Presiden Indonesia. Jabatannya dimulai pada 22 Februari 1967 walau surat pengangkatannya baru dikeluarkan pada 12 Maret 1967. Ia menjadi pejabat presiden sebagai ketentuan dari Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden, setelah Sukarno dimakzulkan dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Seharusnya ia menjadi pejabat presiden sampai dengan adanya presiden yang dipilih oleh MPR baru dari hasil pemilihan umum. Namun pada 27 Maret 1968, karena keadaan politik saat itu, ia mengakhiri tugasnya sebagai pejabat presiden karena ditetapkan sebagai presiden (penuh/in full) oleh MPRS kala itu.

9. Periodesasi Jabatan Lembaga Kepresidenan

Periodesasi jabatan lembaga kepresidenan sering menimbulkan polemik. Namun, sebelum masuk terlalu dalam, perlu diperhatikan beberapa hal yang boleh jadi bersifat mendasar. Pertama, siapakah yang menduduki jabatan lembaga kepresidenan. Apakah cukup presiden dan wakil presiden saja. Ataukah presiden dan wakil presiden serta pejabat presiden (atau sebutan lainnya). Kedua, apakah dapat diakui suatu pemerintahan ganda, dalam artian pada saat yang sama terdapat dua lembaga kepresidenan. Ketiga, apakah penentuan naik dan turunnya seorang tokoh dalam lembaga kepresidenan hanya berdasarkan aturan dalam konstitusi. Atau berdasar konstitusi dan surat pengangkatan/pelantikan (atau sebutan lain). Ataukah lagi hanya berdasarkan pada ketokohan semata, dalam artian satu tokoh dihitung satu masa jabatan tanpa mempedulikan berapa kali ia menjabat. Dan terakhir, keempat, perlukah suatu daftar resmi dari negara untuk tokoh yang menduduki lembaga kepresidenan beserta periodesasinya agar dapat diketahui secara pasti.

Jend TNI Purn Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia 2004-2009

Sebagai ilustrasi kita dapat melihat pada kasus Presiden Filipina. Ilustrasi ini juga didasarkan pada sisi historis, sebab Supomo waktu menjelaskan UUD 1945 ia membandingkan UUD Indonesia dengan UUD Filipina[43]. Diosdado Pangan Macapagal adalah presiden Filipina urutan kesembilan sekaligus presiden kelima dari republik ketiga negara Filipina. Satu yang dapat dilihat disini bahwa ia menduduki dua buah daftar dengan nomor urut yang berbeda. Presiden Macapagal pada 1962 mengubah perayaan resmi hari kemerdekaan dari 4 Juli (hari ketika Amerika Serikat memberikan kemerdekaan Filipina pada 1946, hari yang juga menjadi peringatan kemerdekaan AS) menjadi 12 Juni (hari ketika Emilio Aguinaldo mengumumkan kemerdekaan dari Spanyol pada 1898). Keputusan ini sebagai keputusan hukum tentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia juga mengakui Jose P. Laurel yang dijadikan Presiden Filipina oleh tentara pendudukan Jepang, sebagai presiden resmi negara itu. Sebelumnya Laurel tidak diakui oleh pemerintahan-pemerintahan Filipina setelah Perang Dunia II, karena dianggap tidak mempunyai status hukum apapun namun mengakui dua presiden yang berada dalam pengasingan di Amerika. Di sini dapat dilihat bahwa pemerintahan pengasingan diakui dan pemerintahan ganda juga diakui. Lebih dari itu Macapagal menetapkan suatu keputusan resmi mengenai pengakuan tokoh yang menjabat dalam lembaga kepresidenan Filipina, Ng Pangulo Ng Pilipinas. Untuk lebih jelas silakan lihat halaman Daftar Presiden Filipina di Wikipedia terutama yang berbahasa Inggris dan juga situs resmi Daftar Presiden Filipina. Untuk perbandingan juga dapat dilihat Daftar Presiden Amerika Serikat.

Periodesasi masa jabatan maupun urutan tokoh yang duduk dalam lembaga kepresidenan sering menimbulkan ketidak sepakatan. Berikut akan diusahakan untuk memilah periodesasi dan urutan tokoh yang menjabat lembaga kepresidenan (presiden dan wakil presiden) sesuai kronologi tokoh saat memangku jabatan untuk yang pertama kalinya.

Sukarno memiliki beberapa kemungkinan periodesasi jabatan presiden, antara lain:

  1. Jika seluruh masa jabatan dihitung sebagai satu kesatuan dengan titik akhir keluarnya supersemar maka masa jabatannya: Sukarno I (18/08/1945-11/03/1966);
  2. Jika seluruh masa jabatan dihitung sebagai satu kesatuan dengan titik akhir pemakzulan resmi dari MPRS maka masa jabatannya: Sukarno I (18/08/1945-22/02/1967);
  3. Jika RIS dihitung terpisah dengan titik akhir pemakzulan resmi dari MPRS maka masa jabatannya: Sukarno I (18/08/1945-27/12/1949), Sukarno II (27/12/1949-15/08/1950), Sukarno III (15/08/1950-22/02/1967);
  4. Jika RIS dihitung terpisah dan masa PDRI dihitung terpisah dengan titik akhir pemakzulan resmi dari MPRS maka masa jabatannya: Sukarno I (18/08/1945-18/12/1948), Sukarno II (13/07/1949-27/12/1949), Sukarno III (27/12/1949-15/08/1950), Sukarno IV (15/08/1950-22/02/1967);
  5. Jika RIS dihitung terpisah, masa PDRI dihitung ganda, dan naik-turun jabatan berdasarkan pada konstitusi dan ketetapan MPRS dengan titik akhir pemakzulan resmi dari MPRS maka masa jabatannya: Sukarno I (18/08/1945-27/12/1949), Sukarno II (27/12/1949-15/08/1950), Sukarno III (15/08/1950-18/05/1963), Sukarno IV (18/05/1963-22/02/1967).

Moh. Hatta memiliki beberapa kemungkinan periodesasi jabatan wakil presiden, yaitu:

  1. Jika seluruh masa jabatan dihitung sebagai satu kesatuan dengan mengabaikan jeda RIS maka masa jabatannya: Hatta I (18/08/1945-01/12/1956); dan
  2. Jika jeda RIS dihitung dan naik-turun jabatan berdasarkan pada konstitusi maka masa jabatannya: Hatta I (18/08/1945-27/12/1949), Hatta II (xx/xx/1950-01/12/1956)[44].

Syafruddin Prawiranegara memiliki beberapa kemungkinan periodesasi jabatan, yaitu:

  1. Jika jabatan “Ketua Pemerintah Darurat” diakui berkedudukan setara dengan jabatan “Pejabat Presiden” dan kedudukan “Pejabat Presiden” diakui sebagai jabatan dalam lembaga kepresidenan dengan titik awal telegram yang dikirim lembaga kepresidenan dari Yogyakarta maka masa jabatannya: Syafruddin I (18/12/1948-13/07/1949);
  2. Jika jabatan Ketua Pemerintah Darurat diakui berkedudukan setara dengan jabatan “Pejabat Presiden” dan kedudukan “Pejabat Presiden” diakui sebagai jabatan dalam lembaga kepresidenan dengan titik awal pembentukan PDRI di Provinsi Sumatera Barat maka masa jabatannya: Syafruddin I (22/12/1948-13/07/1949); dan
  3. Jika jabatan “Ketua Pemerintah Darurat” tidak diakui berkedudukan setara dengan jabatan “Pejabat Presiden” dan kedudukan “Pejabat Presiden” tidak diakui sebagai jabatan dalam lembaga kepresidenan maka masa jabatannya: Syafruddin I (tidak diakui/tidak pernah ada !!! ).

Assaat Datuk Mudo memiliki dua kemungkinan periodesasi jabatan, yaitu:

  1. Jika jabatan “Pemangku Jabatan Presiden diakui” diakui berkedudukan setara dengan jabatan “Pejabat Presiden” dan kedudukan “Pejabat Presiden” diakui sebagai jabatan dalam lembaga kepresidenan serta kedudukan RI yang beribukota di Yogyakarta diakui berdiri sendiri (walau hanya negara bagian) selama periode RIS (memiliki ketatanegaraan yang berbeda dengan RIS) maka masa jabatannya: Assaat I (27/12/1949-15/08/1950); dan
  2. Jika jabatan “Pemangku Jabatan Presiden” tidak diakui berkedudukan setara dengan jabatan “Pejabat Presiden” dan kedudukan “Pejabat Presiden” tidak diakui sebagai jabatan dalam lembaga kepresidenan serta kedudukan negara bagian RI yang beribukota di Yogyakarta tidak diakui berdiri sendiri selama periode RIS (telah lebur menjadi RIS) maka masa jabatannya: Assaat I (tidak diakui/tidak pernah ada !!! ).


Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia 2004-2009

Suharto memiliki beberapa kemungkinan periodesasi jabatan, antara lain:

  1. Jika seluruh masa jabatan dihitung sebagai satu kesatuan dengan titik awal keluarnya supersemar maka masa jabatannya: Suharto I (11/03/1966-21/05/1998);
  2. Jika seluruh masa jabatan dihitung sebagai satu kesatuan dengan titik awal pengangkatan resmi sebagai pejabat presiden oleh MPRS maka masa jabatannya: Suharto I (22/02/1967-21/05/1998);
  3. Jika naik turun jabatan berdasarkan konstitusi dan ketetapan MPR(S) serta masa Pejabat Presiden dihitung maka masa jabatannya: Suharto I (22/02/1967-27/03/1968), Suharto II (27/03/1968-24/03/1973), Suharto III (24/03/1973-23/03/1978), Suharto IV (23/03/1978-11/03/1983), Suharto V (11/03/1983-11/03/1988), Suharto VI (11/03/1988-11/03/1993), Suharto VII (11/03/1993-10/03/1998), Suharto VIII (10/03/1998-21/05/1998);
  4. Jika naik turun jabatan berdasarkan konstitusi dan ketetapan MPR(S) serta masa Pejabat Presiden tidak dihitung maka masa jabatannya: Suharto I (27/03/1968-24/03/1973), Suharto II (24/03/1973-23/03/1978), Suharto III (23/03/1978-11/03/1983), Suharto IV (11/03/1983-11/03/1988), Suharto V (11/03/1988-11/03/1993), Suharto VI (11/03/1993-10/03/1998), Suharto VII (10/03/1998-21/05/1998).

Hamengku Buwono IX memiliki satu periodesasi jabatan wakil presiden yaitu: HB IX I (24/03/1973-23/03/1978).

Adam Malik memiliki satu periodesasi jabatan wakil presiden yaitu: Adam I (23/03/1978-11/03/1983).

Umar Wirahadikusumah memiliki satu periodesasi wakil presiden jabatan yaitu: Umar I (11/03/1983-11/03/1988).

Sudharmono memiliki satu periodesasi jabatan wakil presiden yaitu: Sudharmono I (11/03/1988-11/03/1993).

Try Sutrisno (untuk sementara) memiliki satu periodesasi jabatan wakil presiden yaitu: Try I (11/03/1993-11/03/1998).

Baharuddin Jusuf Habibie (untuk sementara) memiliki periodesasi jabatan yaitu:

  1. Sebagai wakil presiden: Habibie I (11/03/1998-21/05/1998).
  2. Sebagai presiden: Habibie I (21/05/1998-19/10/1999).

Abdurrahman Wahid (untuk sementara) memiliki satu periodesasi jabatan presiden yaitu: Gus Dur I (19/10/1999-23/07/2001).

Megawati Sukarnoputri (untuk sementara) memiliki periodesasi jabatan yaitu:

  1. Sebagai wakil presiden: Mega I (19/10/1999-23/07/2001).
  2. Sebagai presiden: Mega I (23/07/2001-20/10/2004).

Hamzah Haz (untuk sementara) memiliki satu periodesasi jabatan wakil presiden yaitu: Hamzah I (26/07/2001-20/10/2004).

Susilo Bambang Yudhoyono (untuk sementara) memiliki satu periodesasi jabatan presiden yaitu: SBY I (sedang menjabat mulai 20/10/2004).

Muhammad Jusuf Kalla (untuk sementara) memiliki satu periodesasi jabatan wakil presiden yaitu Kalla I (sedang menjabat mulai 20/10/2004).

Untuk mengetahui urutan tokoh atau urutan masa jabatan lembaga kepresidenan yang ke berapakah sekarang yang menjabat maka tinggal merangkai masing-masing masa jabatan tokoh. Perlu hati-hati dalam merangkai beberapa tokoh karena akan ada over lapping masa tugas dan tidak mungkin over lapping masa tugas. Di sini akan diberi dua contoh berbeda.

Contoh Pertama: Sukarno menurut versi (2), Suharto versi (2), Habibi (2), Gus Dur, Mega (2), SBY.

Tokoh ke Nama tokoh Masa bakti dalam lembaga kepresidenan Jabatan ke Periode ke
1 Bung Karno 18/08/1945-22/02/1967 1 1
2 Pak Harto 22/02/1967-21/05/1998 1 2
3 Pak Habibi 21/05/1998-19/10/1999 1 3
4 Gus Dur 19/10/1999-23/07/2001 1 4
5 Mbak Mega 23/07/2001-20/10/2004 1 5
6 SBY Mulai 20/10/2004 1 6

Contoh Kedua: Sukarno menurut versi (5), Syafruddin (1), Assaat (1), Suharto versi (3), Habibi (2), Gus Dur, Mega (2), SBY.

Tokoh ke Nama tokoh Masa bakti dalam lembaga kepresidenan Jabatan ke Periode ke
1 Bung Karno 18/08/1945-27/12/1949 1 1
2 Syafruddin (PDRI) 22/12/1948-13/07/1949 1 2
1 Bung Karno (RIS) 27/12/1949-15/08/1950 2 3
3 Assaat (RI) 27/12/1949-15/08/1950 1 4
1 Bung Karno 15/08/1950-18/05/1963 3 5
1 Bung Karno 18/05/1963-22/02/1967 4 6
4 Pak Harto 22/02/1967-27/03/1968 1 7
4 Pak Harto 27/03/1968-24/03/1973 2 8
4 Pak Harto 24/03/1973-23/03/1978 3 9
4 Pak Harto 23/03/1978-11/03/1983 4 10
4 Pak Harto 11/03/1983-11/03/1988 5 11
4 Pak Harto 11/03/1988-11/03/1993 6 12
4 Pak Harto 11/03/1993-10/03/1998 7 13
4 Pak Harto 10/03/1998-21/05/1998 8 14
5 Pak Habibi 21/05/1998-19/10/1999 1 15
6 Gus Dur 19/10/1999-23/07/2001 1 16
7 Mbak Mega 23/07/2001-20/10/2004 1 17
8 SBY Mulai 20/10/2004 1 18

Dari kedua contoh di atas maka dapat dilihat sebuah perbedaan yang amat mencolok. Dan itu pun baru contoh dari dua versi. Pembaca dapat membuat periode tiap-tiap presiden maupun merangkai sendiri dari versi yang sudah ada. Dengan demikian tidak perlu dijadikan polemik. Dan Indonesia secepatnya perlu mencontoh Filipina dalam hal mengakui tokoh-tokoh mana saja yang “berhak” duduk di lembaga kepresidenan berikut dengan masa-masa jabatan serta periodesasi lembaga kepresidenan.

10. Catatan

  1. dalam artian bukan merupakan suatu kolektivitas
  2. Perjanjian Roem-Royen dilakukan oleh Belanda dengan pemerintah tertawan bukan dengan pemerintah darurat
  3. pembahasan ada di bagian republik I
  4. pasal-pasal yang secara tertulis menggunakan kata Presiden
  5. pasal-pasal yang secara tertulis menggunakan kata pemerintah bukan kata presiden, namun lazimnya tindakan pemerintah tersebut dilakukan oleh kepala negara
  6. pasal-pasal yang secara tertulis menggunakan kata Presiden
  7. pasal-pasal yang secara tertulis menggunakan kata pemerintah bukan kata presiden, namun lazimnya tindakan pemerintah tersebut dilakukan oleh kepala negara
  8. Ketetapan MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila
  9. Ketetapan MPR No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila
  10. Sebagai acuan awalnya adalah kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan republik IV. Dan sebagai acuan akhirnya adalah kekuasaan, susunan dan kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan republik VI
  11. Pengambil alihan kekuasaan pemerintahan negara dilakukan dengan Maklumat Presiden Tahun 1946 Nomor 1 dan Maklumat Presiden Tahun 1947 Nomor 6]]
  12. Pembentukan Kabinet Presidensil yang dikenal dengan nama Kabinet Hatta I pada 29 Januari 1948 dilakukan dengan Maklumat Presiden 1948 No. 3 jo Maklumat Presiden 1948 No. 2. Selain itu pada 4 Agustus 1949 Sukarno kembali membentuk kabinet presidensil yang dikenal dengan Kabinet Hatta II dengan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1949
  13. Sukarno dilantik menjadi Presiden RIS oleh Ketua Mahkamah Agung pada 17 Desember 1949 di Bangsal Sitihinggil Kraton Yogyakarta. Ia dipilih, dari calon tunggal, oleh Dewan Pemilihan Presiden RIS yang bersidang pada 15-16 Desember 1949
  14. Hatta dilantik menjadi Perdana Menteri RIS pada 20 Desember 1949
  15. SOB = Staat van Oorlog en Beleg (negara dalam keadaan perang dan darurat). Pada 14 Maret 1957, satu setengah jam setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandat kepada presiden, Sukarno mengeluarkan dekrit Negara Dalam Keadaan Darurat Perang. Kemudian pada 17 Desember 1957, ia meningkatkan status bahaya menjadi Negara Dalam Keadaan Perang. Status SOB baru dicabut pada 1 Mei 1963
  16. mulai 22 Juli 1959
  17. DPR Peralihan dibubarkan Sukarno dengan Penetapan Presiden (Penpres) No 3 tahun 1960
  18. Susunan DPR Gotong Royong (DPR-GR) ditetapkan dengan Penpres No 4 tahun 1960
  19. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup
  20. Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan
  21. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ditetapkan/dikeluarkan oleh MPRS pada 12 Maret 1967 namun diberlakukan surut hingga 22 Februari 1967 untuk menghindari vacuum of power dalam negara
  22. Pak Harto diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
  23. Sultan Yogyakarta diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
  24. Pak Harto diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan MPR No. X/MPR/1978 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
  25. Adam Malik diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
  26. Pak Harto diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
  27. Umar Wirahadikusumah diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1983 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
  28. Pak Harto diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
  29. Sudarmono diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1988 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
  30. Pak Harto diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
  31. Pak Try diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1993 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
  32. Pak Harto diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
  33. Pak Habibi diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
  34. Pidato pertanggung jawaban Habibi ditolak oleh MPR dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie
  35. Gus Dur diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
  36. Megawati diangkat oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
  37. Penugasan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari Presiden Republik Indonesia
  38. MPR yang tengah menggelar Sidang Istimewa langsung menolak dekrit itu dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001
  39. Gus Dur dimakzulkan dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid
  40. Megawati diangkat oleh MPR sebagai presiden dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia
  41. Hamzah Haz oleh MPR diangkat sebagai wakil presiden dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
  42. Jika UU No 7 tahun 1949 masih berlaku maka kemungkinan besar Sartono adalah ketua DPR kala itu
  43. lihat penjelasan umum UUD 1945 dan risalah sidang BPUPKI/PPKI
  44. Ada kesulitan mengenai tanggal pengangkatan Hatta karena belum ada data pasti. Menurut konstitusi wakil presiden diangkat dari calon yang diusulkan oleh DPR Sementara dan DPR Sementara baru dilantik pada 16 Agustus 1950 maka paling cepat Hatta diangkat dalam jabatan wakil presiden pada hari yang sama

Membaca Ulang UUDS 1950 Versi Soepomo

Oleh miftakhulhuda pada Resensi Buku. & Komentar

Adalah Soepomo ahli hukum adat dan Internasional yang populer sebagai arsitek UUD 1945 atau UUD Proklamasi. Perannya sangat penting, karena ia sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai), Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar (UUD), dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Linkai). Perdebatan dalam sidang BPUPKI, tokoh ini kali pertama mengenalkan staatsidee, dasar apa negara mau didirikan dengan tawaran“negara kekeluargaan”.

Oleh Miftakhul Huda*

Soepomo selalu disandingkan Soekarno berhadapan dengan gagasan Yamin dan Hatta. Selain cita negara, “Penjelasan Tentang UUD 1945” yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II (Tahun 1946) No.7 tidak ditetapkan PPKI menimbulkan problem tersendiri. Soepomo diyakini menurut banyak ahli, sebagai penyusun Penjelasan tersebut. Pasca Dekrit Presiden, UUD Proklamasi kembali dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No.75.. Pendapat akhirnya terbelah menjadi dua, yaitu kelompok yang memandang penjelasan bagian UUD 1945 dan pendapat Penjelasan hanya merupakan komentar tidak resmi.

Akhirnya selesai sudah status Penjelasan pasca dekrit Presiden dengan MPR menetapkan UUD 1945 hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal III Aturan Tambahan Perubahan Keempat UUD 1945). Ahli hukum ini sejatinya banyak ditentang, namun pada sisi lain gagasannya langsung atau tidak langsung masih menjadi kiblat dalam menyusun konstitusi yang pernah berlaku, termasuk di dalam MPR yang masih menguatkan norma penjelasan dalam materi muatan konstitusi dalam Perubahan UUD 1945 (1999-20002).

UUDS 1950 tujuan utamnya adalah kembali ke negara kesatuan. Hatta dalam “Menuju Negara Hukum”, menyatakan robohnya negara Republik Indonesia Serikat disebabkan oleh beberapa negara bagian yang dahulunya masuk B.F.O. menyatukan dirinya dengan negara RI, karena mereka beranggapan negara-negara bagian dibentuk oleh Van Mook, sedangkan negara RI dibangun pemimpin dan rakyatnya sendiri. Tentara kolonial Belanda sebelum dipulangkan ke negerinya juga mempengaruhi pemimpin dan rakyat di Indonesia Timur untuk lepas dari RIS. Kondisi ini politik ini mempengaruhi penggantian hukum tertinggi dari Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950.

Buku Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Dengan Sekedar Tjatatan dan Keterangan Dibawah Tiap-tiap Pasal Menurut Pendjelasan dan Djawaban Pemerintah Kepada Parlemen R.I.S ini berbeda nasib dengan Penjelasan yang selama ini menimbulkan kontroversi. Usaha memberikan catatan pasal sangat penting, sebab Soepomo adalah ketua panitia bersama yang dibentuk Pemerintah RIS dan Pemerintah RI untuk merancang UUD di dalam garis-garis besar yang ditetapkan dengan piagam itu. Selain itu, Sopomo adalah Menteri Kehakiman RIS. Tafsir pelaku sejarah sangat dibutuhkan untuk mengetahui maksud pembentukan dan dasar norma-norma dilahirkan. Komentar Soepomo ini berdasarkan jawaban pemerintah RIS dan pemerintah RI di hadapan Badan Pekerja KNIP, dan DPR serta senat RIS. Catatan penting untuk memahami asbabul wurud-nya dan maksud dibentuk dan dirumuskan pasal-pasal (original intent) UUDS 1950. Dengan memahami original intent, legislator dan para penyelenggara negara bisa menerjemahkan nilai-nilai konstitusi dalam norma, kebijakan dan putusan yang lebih kongkrit dan aplikatif.

Beberapa tafsiran penting dalam buku ini, antara lain: Pertama, Soepomo menyatakan UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer seperti konstitusi RIS. Yaitu sebuah kabinet bertanggung jawab kepada parlemen yang berbeda dengan sistem presidensiil menurut UUD Proklamasi. Bedanya dengan Konstitusi RIS, Pemerintah kesatuan dapat digulingkan karena haluannya tidak didukung parlemen dan hak Presiden untuk membubarkan Parlemen. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR, tidak oleh MPR sebagaimana UUD Proklamasi. Arti pasal tersebut menurut Soepomo, “…dalam melaksanakan pemerintahan dan perundang-undangan negara, Pemerintah dan DPR kerja bersama-sama untuk melaksanakan kemauan rakyat”.

Kedua, Parlemen hanya terdiri satu badan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda dengan Konstitusi RIS dengan senat. Senat RIS yang semula mewakili negara-negara bagian dalam negara, tidak lagi terdapat dalam negara kesatuan. Golongan-golongan kecil masih diakomodasi, namun bukan berarti meneruskan “minoriteiten”, namun realitas golongan-golongan kecil masih ada. UUDS 1950 mengatur soal daerah yang membedakan dengan UUD yang pernah berlaku. Mengenai “daerah Negara”, Soepomo menyatakan “daerah Indonesia” menurut Pasal 2 adalah derah “Hindia Belanda” dulu, termasuk Irian. Menurutnya status keresidenan Irian tetap berlaku seraya ditentukan pasca penyerahan kedaulatan kepada RIS masalah kedudukan kenegaraan Irian diselesaikan dengan jalan perundingan RIS dan Belanda, dalam arti harus berdasar pengakuan bahwa Irian adalah bagian dari daerah Indonesia.

Ketiga, negara kesatuan tidak bersifat sentralistik, daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil yang otonom. Otonomi akan diberikan seluas-luasnya, bahkan “medebewind” akan diberikan kepada daerah-daerah. Dasar demokrasi pemerintahan daerah adalah sebagaimana Pasal 18 UUD Proklamasi. Kedudukan swapradja bukan lagi tugas negara bagian, melainkan tugas pemerintah. UUDS 1950 mengatur kedudukan Swapradja tidak lagi berdasarkan kontrak, namun undang-undang. Perselisihan-perselisihan hukum mengenai peraturan kedudukan Swapradja tidak diaili oleh MA, akan tetapi pengadilan perdata atau alat perlengkapan lain.

Keempat, menurut Soepomo hak-hak dan kebebasan dasar serta asas-asas Konstitusi RIS dan yang sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) serta sesuai hak-hak dan kebebasan yang dimuat dalam Lampiran Statuta Uni Indonesia-Belanda, dimuat dalam UUDS 1950 ini. Yang menarik, pasal 18 dan Pasal 43 tidak menegaskan apakah kebebasan agama termasuk kebebasan bertukar agama seperti Pasal 18 Konstitusi RIS. Menurutnya rumusan “Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran”, cukup sempurna dalam menunjuk pengakuan kemerdakaan beragama dan kebebasan orang untuk bertukar agama. Rumusan demikian untuk menghilangkan kesan seolah-olah menganjurkan untuk perubahan agama, dan rumusan ini cukup menjamin kemerdakaan perubahan agama, tidak membatasi mengembangkan agama, dan mendidik anak-anak dalam keyakinan orang tuanya. Hak berdemonstrasi dan hak mogok seperti diatur dalam Pasal 21 UUDS 1950 dalam Konstitusi yang pernah berlaku dan UDHR-pun tidak dimuat. Menurut Soepomo, konstitusi-konstitusi yang dibentuk setelah Perang Dunia II, misalkan Konstitusi U.S.S.R (Russia) yang disahkan pada 19 Maret1946, Konstitusi Italia yang disahkan pada 22 Desember 1947 memuat hak berdemonstrasi dan hak mogok yang akhirnya diakui di UUD ini.

Kelima, UUDS 1950 mengakui fungsi sosial hak milik sebagaimana diakui dalam Pasal 153 ayat 3 Konstitusi Weimar (Jerman) 1919 dan Pasal 42 ayat 2 Konstitusi Italia 1947. Menurut Soepomo, hak milik tidak boleh digunakan atau dibiarkan merugikan masyarakat. “Eigendom” menurut Soepomo, bukan suatu “macht” tetapi suatu “sociale plicht”. Jika pemegang hak milik tidak menggunakannya untuk kepentingan umum, meskipun masyarakat menghehendaki, maka pemerintah berhak mempergunakannya untuk kepentingan umum.

Keenam, ditetapkannya jabatan Wakil Presiden sebagaimana UUD Proklamasi. Menurutnya ini adalah sebuah kompromi antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI selama konstitusi belum terbentuk yang tidak ada dalam Konstitusi RIS. Begitu juga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ditiadakan. Meski tanpa penjelasan resmi, menurut Soepomo tidak ada pihak yang mempertahankan DPA dan dalam praktek hidup negara Indonesia membuktikan tidak membutuhkannya.

Ketujuh, Mahkamah Agung (MA) tidak lagi hanya mengawasi pengadilan tinggi negara bagian, juga mengawasi semua pengadilan di Indonesia. MA juga mempunyai hak menyatakan undang-undang negara bagian bertentangan dengan konstitusi sebagaimana Konstitusi RIS. Kedudukan MA saat ini sebagaimana MA sesuai UUD Proklamasi.

Kedelapan, konstituante menurut Konstitusi RIS yang dibentuk dengan memperbesar DPR dan Senat dengan anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa majelis itu masing-masing, menurut UUDS 1950 akan terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk mempunyai seorang wakil.

Kesembilan, rancangan konstitusi yang tetap tidak perlu harus dibuat Pemerintah.

Buku ini penting dibaca untuk membedakan sistem yang dianut UUD yang pernah berlaku. Sistem ketatanegaraan pasca reformasi konstitusi kurang lengkap tanpa pengetahuan sejarah konstitusi sebelumnya. Komentar versi Sopomo perlu dilengkapi karya-karya lain, misalkan buku-buku Soekarno, Hatta, Yamin, Wolhof, Soenarko, Assat, Budisusetya, Pringgodigdo dan lain sebagainya. Karya Soepomo ini menarik karena meski bersifat sementara adalah penyempurnaan dua UUD sebelumnya dan menandai kembalinya kepadaPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) DITINJAU DARI ASPEK KETATANEGARAAN

Indonesia sebagai negara yang menuju ke dalam sebuah tatanan demokratis telah dikawal oleh beberapa instrument hukum yang masing-masing memiliki hierarkinya sebagaimana tercantum dalam UU No 10 Tahun 2004. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau sering disebut sebagai Perpu. Dalam pembentukan sebuah Undang-undang tidak bisa terlepas dari aspek-aspek yuridis, sosiologis dan filosofisnya. Namun kerangka besar munculnya Perpu adalah disebabkan adanya suatu keadaan yang tidak normal atau kegentingan yang memaksa.
Ditinjau dari Hukum Tata Negara maka ada kondisi dimana negara dalam keadaan normal dan tidak normal/darurat (staatsnoodrecht) sehingga hukum yang berlaku saat itu adalah hukum yang memang dimaksudkan untuk berlaku dalam keadaan darurat. Ada empat tipe keadaan darurat yaitu Defence Emergence, State of Tension, Domestic challenges, dan Welfare Emergency.

Adapun landasan yuridis dari Perpu ini adalah
Pasal 22 UUD 1945, Pasal 139 RIS 1949, Pasal 96 UUDS 1950v
UU No 10 Tahun 2004v
Perpres No 68 Tahun 2005v
Perpres No 1 Tahun 2007v
Keputusan DPR RI No 08/DPRRI/I/2005-2006v
Putusan Mahkamah Konstitusi No 003/PUU III/2005v
Sedangkan landasan filosofisnya adalah
Prinsip negara hukumv
Konstitusionalismev
Teori pemisahan kekuasaanv
Sistem Ketatanegaraanv
Landasan sosiologis pembentukan Perpu adalah
Reasonable necessityv
Limited timev
Dangerous threatv
Jika ditilik dari sejarahnya maka yang ada adalah UU Darurat namun dalam perkembangan ketatanegaraan maka namanya pun berubah menjadi Perpu.
Dalam UUD 1945 yang mengatur tentang ketentuan Perpu tercantum dalam pasal 12 dan pasal 22. Pasal 12 berbunyi demikian “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.”
Dan selanjutnya dalam pasal 22 disebutkan:
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Jika dikaji lebih mendalam maka isi pasal ini debatable karena ada kekhwatiran kekuasaan Presiden akan sangat besar dalam mengeluarkan sebuah perpu. Masalahnya adalah seolah-olah presiden mengeluarkan Perpu sekehendaknya karena tidak ada sebuah lembaga yang mengkaji atau menilai apakah negara benar dalam keadaan bahaya atau darurat. Berdasarkan sebuah literature yang saya baca maka syarat negara dalam keadaan darurat adalah
1. Adanya kebutuhan mendesak untuk berbuat
2. Waktu yang tersedia terbatas
3. Ancamannya besar
Sedangkan syarat kondisi kegentingan memaksa cukup poin 1 dan 2 di atas yaitu
1. Adanya kebutuhan mendesak
2. Waktu yang tersedia terbatas
Point-point tersebut sebenarnya tidak cukup bagi Presiden untuk mengeluarkan sebuah perpu. Karena akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya perpu bisa sangat besar dan tidak ada lembaga yang berwenang untuk menguji materilkan perpu. Berbeda dengan di Inggris dimana ada batasan untuk mengeluarkan perpu yaitu diuji oleh parlemen dan pengadilan. Perpu selayaknya dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis saja bukan bersifat ketatanegaraan atau kelembagaan.
Perpu yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus diajukan dalam persidangan DPR berikut untuk dibahas. Jika disetujui DPR maka perpu tersebut akan diberlakukan dan menjadi UU namun jika tidak disetujui maka perpu harus dicabut dan presiden harus membuat sebuah RUU tentang pencabutan perpu tersebut. Hal menarik di sini adalah ketika presiden belum membuat RUU pencabutan Perpu itu adalah maka perpu masih tetap berlaku walaupun sudah ditolak oleh DPR. Jadi benar-benar dibutuhkan kebijaksanaan seorang presiden dalam hal ini sebab kalau tidak bisa saja akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan.

I N D O N E S I A

Pemerintahan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik dan pemerintahan
Indonesia



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ’45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. [1]

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 19992002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

[sunting] Sejarah

[sunting] Sejarah Awal

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945, adalah Badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 Ir.Sukarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata “Indonesia” karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 1017 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

[sunting] Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

[sunting] Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.

[sunting] Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.

[sunting] Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:

[sunting] Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan:

  • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
  • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

[sunting] Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi.

[sunting] Periode UUD 1945 Amandemen

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s