Rupiah Menguat, APBN Hemat Rp 1,5 T

JAKARTA — Kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran DPR mematok asumsi nilai tukar rupiah ke level 9.200 per USD, berimbas pada penghematan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2010.

Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Aziz, mengatakan, setiap penguatan nilai tukar sebesar Rp 100 per USD, maka didapat penghematan belanja valas sebesar Rp 500 miliar. “Jadi, karena asumsi diturunkan dari 9.500 per USD (usulan awal pemerintah, red) menjadi 9.200 per USD, maka anggaran belanja bisa dihemat Rp 1,5 triliun,” ujarnya, Selasa, 27 April.

Menurut Harry, penghematan tersebut akan dialihkan kepada anggaran daerah, terutama pembangunan infrastruktur daerah, seperti jalan dan jembatan. “Dalam APBN-P 2010 ini, kami memang menekankan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur ke daerah. Untuk belanja transfer ke daerah akan ada tambahan Rp 3-4 triliun,” katanya.

Harry mengatakan, selain perubahan asumsi nilai tukar rupiah, perubahan asumsi harga minyak dari usulan awal pemerintah yang sebesar USD 77 per barel menjadi USD 80 per barel juga meningkatkan potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor migas. “Tambahannya diperkirakan sebesar Rp 3 triliun,” sebutnya.

Meski demikian, penguatan asumsi nilai tukar juga bakal berdampak pada sisi penerimaan. Menurut Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, penerimaan pajak berpotensi turun, terutama pajak badan atas usaha-usaha yang bergerak di bidang ekspor. “Meski tidak signifikan, tetap akan ada pengaruhnya,” ujarnya.

Harry menambahkan, setelah menyelesaikan pembahasan asumsi. Saat ini Badan Anggaran DPR bersama pemerintah mulai melanjutkan penyusunan postur belanja.
Adapun postur penerimaan sudah dibahas di internal Komisi XI. “Besok (hari ini, red) Badan Anggaran akan mulai membahas alokasi transfer ke daerah,” katanya.

Menurut Harry, seluruh pembahasan postur penerimaan dan belanja harus sudah selesai hari ini. Selanjutnya, pada 1 Mei mendatang, Badan Anggaran akan melakukan rapat pleno dengan pihak pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan.

“Setelah itu, pada 3 Mei, harus sudah masuk ke paripurna DPR. Jika lewat dari tenggat itu, maka APBN-P 2010 akan batal dan kembali menggunakan APBN 2010,” terangnya. (jpnn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s