masalah migrasi

III. KERANGKA TEORI
3.1. Migrasi Penduduk
Secara sederhana migrasi didefenisikan sebagai aktivitas perpindahan.
Sedangkan secara formal, migrasi didefenisikan sebagai perpindahan penduduk
dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui
batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian suatu negara. Bila
melampaui batas negara maka disebut dengan migrasi internasional (migrasi
internasional). Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan
penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara, baik antar daerah
ataupun antar propinsi. Pindahnya penduduk ke suatu daerah tujuan disebut
dengan migrasi masuk. Sedangkan perpindahan penduduk keluar dari suatu
daerah disebut dengan migrasi keluar (Depnaker, 1995).
Menurut BPS (1995) terdapat tiga jenis migran antar propinsi, yaitu :
1. Migran semasa hidup (life time migrant) adalah mereka yang pindah dari
tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya
sekarang bukan di wilayah propinsi tempat kelahirannya.
2. Migran risen (recent migrant) adalah mereka yang pindah melewati batas
propinsi dalan kurun waktu lima tahun terakhir sebelum pencacahan.
3. Migran total adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang
berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data.
Berdasarkan tiga jenis migran tersebut, maka jenis migran yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis migran semasa hidup (life time migrant).

3.1.1. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Migrasi
Dalam keputusan bermigrasi selalu terkandung keinginan untuk
memperbaiki salah satu aspek kehidupan, sehingga keputusan seseorang
melakukan migrasi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Menurut Lee
(1987) ada empat faktor yang perlu diperhatikan dalam studi migrasi penduduk,
yaitu :
1. Faktor-faktor daerah asal
2. Faktor-faktor yang terdapat pada daerah tujuan
3. Rintangan antara
4. Faktor-faktor individual
Faktor-faktor 1,2 dan 3, secara skematis dapat dilihat pada Gambar 2 ( Lee, 1987):
– o+ – o+ – o – o+ – o+ – o
+ – o+ – o+ – o+ – o + – o+ – o+ – o+ – o
o+ – o+ – o+ – o+ – o + – o+ – o+ – o+ – o
o+ – o+ – o+ – o o+ – o+ – o+ – o
Pada masing-masing daerah terdapat faktor-faktor yang menahan
seseorang untuk tidak meninggalkan daerahnya atau menarik orang untuk pindah
ke daerah tersebut (faktor +), dan ada pula faktor-faktor yang memaksa mereka
Rintangan
Antara
Daerah Asal Daerah Tujuan
Gambar 2. Faktor-faktor yang Terdapat di Daerah Asal dan
Daerah Tujuan serta Rintangan Antara

untuk meninggalkan daerah tersebut (faktor -). Selain itu ada pula faktor-faktor
yang tidak mempengaruhi penduduk untuk melakukan migrasi (faktor o).
Diantara keempat faktor tersebut, faktor individu merupakan faktor yang sangat
menentukan dalam pengambilan keputusan untuk migrasi. Penilaian positif atau
negatif terhadap suatu daerah tergantung kepada individu itu sendiri.
Besarnya jumlah pendatang untuk menetap pada suatu daerah dipengaruhi
besarnya faktor penarik (pull factor) daerah tersebut bagi pendatang. Semakin
maju kondisi sosial ekonomi suatu daerah akan menciptakan berbagai faktor
penarik, seperti perkembangan industri, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan
transportasi. Kondisi ini diminati oleh penduduk daerah lain yang berharap dapat
memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada sisi lain, setiap daerah mempunyai
faktor pendorong (push factor) yang menyebabkan sejumlah penduduk migrasi ke
luar daerahnya. Faktor pendorong itu antara lain kesempatan kerja yang terbatas
jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai,
fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik.
Todaro (1998) menyatakan migrasi merupakan suatu proses yang sangat
selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial,
pendidikan dan demografi tertentu, maka pengaruhnya terhadap faktor-faktor
ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing individu juga bervariasi. Variasi
tersebut tidak hanya terdapat pada arus migrasi antar wilayah pada negara yang
sama, tetapi juga pada migrasi antar negara. Beberapa faktor non ekonomis yang
mempengaruhi keinginan seseorang melakukan migrasi adalah:
1. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migran untuk melepaskan dari
kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi
sosial yang sebelumnya mengekang mereka.

2. Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologis,
seperti banjir dan kekeringan.
3. Faktor-faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang
kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat.
4. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga
besar yang berada pada tempat tujuan migrasi
5. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi,
sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan
dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media
elektronik.
Teori Neoclasic Economic Macro menjelaskan bagaimana proses dan
akibat dari perpindahan tenaga kerja yang berasal dari negara yang mengalami
surplus tenaga kerja tetapi kekurangan kapital menuju negara yang kekurangan
tenaga kerja, tetapi memiliki kapital yang berlimpah. Teori ini kurang
memperhatikan bagaimana seseorang memutuskan untuk berpindah, sebab-sebab
perpindahan, serta dengan cara apa ia berpindah. Teori ekonomi lainnya, yaitu
teori Neoclasic Economic Micro, yang sebetulnya juga memperbincangkan soal
pengambilan keputusan ditingkat individu migran, tetapi tidak mencoba
menjelaskan persoalan, mengapa seseorang berpindah dengan cara tertentu,
mengapa bukan dengan cara yang lain. Teori ini hanya merekomendasikan
kepada para migran potensial itu, agar mempertimbangkan ‘cost and benefit’ dari
setiap perpindahan ke daerah tujuan yang memiliki potensi lebih besar
dibandingkan dengan daerah asal migran (Massey, 1993 ; dan Kuper and Kuper,
2000).

Teori yang berasal dari perspektif demografi-ekonomi adalah teori
Segmented Labour Market. Menurut teori ini, arus migrasi tenaga kerja dari suatu
negara; ditentukan oleh adanya faktor permintaan (demand) pasar kerja, yang
lebih tinggi di negara lain. Dalam teori ini, faktor penarik yakni pasar kerja (pull
factor) terhadap arus migrasi tenaga kerja, jauh lebih dominan jika dibandingkan
dengan faktor penekan lain untuk berpindah (push factor) yang ada di daerah asal.
Namun demikian, teori ini kurang memberikan penjelasan yang rinci di tingkat
mikro, bagaimana seseorang akhirnya memutuskan untuk berpindah atau tetap
tinggal di daerah asalnya.
3.1.2. Transisi Migrasi
Perubahan komposisi penduduk dari suatu wilayah akan berpengaruh
timbal balik dengan kemampuan ekonomi masyarakat wilayah tersebut dalam
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat wilayah tersebut dapat saja
pindah ke tempat lain, bila mereka mereka merasakan hal-hal yang mendorong
mereka melakukan hal-hal itu seperti lowongan pekerjaan yang sangat menyempit
dan sumberdaya alam yang semakin langka. Sebaliknya untuk alasan serupa,
masyarakat dari wilayah lain dapat masuk ke wilayah tersebut.
Skeldon (1990) mengembangkan tahap transisi migrasi menjadi tujuh
tahap. Pertama, tahap masyarakat pratransisi (pretransitional society). Pada tahap
ini sebagian besar migrasi yang terjadi merupakan migrasi non permanen, yang
tidak bertujuan untuk menetap, tetapi migrasi ini tidak harus berlangsung dalam
jangka pendek. Pada tahap ini dapat juga menjadi mobilitas permanen dalam
bentuk kolonisasi atau pembukaan daerah-daerah pertanian baru.

Kedua, tahap masyarakat transisi awal (early transitional society). Pada
tahap ini terjadi percepatan migrasi non permanen ke daerah perkotaan, daerah
perkebunan, atau daerah pertambangan. Pada tahap ini terlihat juga adanya
migrasi penduduk dari suatu daerah perkotaan ke daerah perkotaan lain, dimana
kota besar menjadi tujuan utama migrasi penduduk kota kecil dan menengah.
Ketiga, tahap masyarakat transisi menengah (intermediate transitional
society). Pada tahap ini terlihat adanya migrasi dari daerah yang berdekatan
dengan kota besar. Migrasi daerah sekitar kota besar ini menyebabkan stagnasi
pada daerah sekitar kota besar besar tersebut. Migrasi dari daerah pedesaan ke
pedesaan menurun dan mobilitas dari perkotaan ke perkotaan terus meningkat,
disertai pula dengan mobilitas penduduk perempuan.
Keempat, tahap masyarakat transisi akhir (late transitional society). Pada
tahap ini ditandai dengan munculnya megacity. Migrasi dari desa ke kota
meningkat, dengan kota besar menjadi tujuan utama. Migrasi tidak lagi dari
pedesaan ke kota kecil, kota menengah baru ke kota besar, tetapi dari pedesaan
langsung ke kota besar, sehingga proporsi penduduk pedesaanpun menurun.
Kelima, tahap masyarakat mulai maju (early advanced society). Pada
tahap ini urbanisasi telah melampaui 50 persen dan mobilitas dari pedesaan ke
perkotaan mulai menurun. Mulai terjadi suburbanisasi dan dekonsentrasi
penduduk perkotaan. Bersamaan dengan gejala tersebut, mobilitas non permanen
lebih meningkat.
Keenam, tahap masyarakat maju lanjut (late advanced society). Pada
tahap ini ditandai dengan terus terjadinya dekonsentrasi penduduk perkotaan.
Penduduk perkotaan makin menyebar ke daerah perkotaan yang lebih kecil. Pada
saat ini juga terjadi peningkatan arus masuk pekerja asing, terutama migran dari

negara yang masih berada pada tahap ke empat. Arus ulang alik terjadi dengan
pesat. Semua arus migrasi ini dilakukan oleh penduduk laki-laki maupun
perempuan.
Ketujuh, tahap masyarakat maju super (super advanced society). Tahap
ini banyak diwarnai oleh adanya teknologi tinggi, termasuk teknologi informasi.
Pada tahap ini mobilitas permanen semakin berkurang dan mobilitan non
permanen semakin meningkat. Sistem transportasi diganti dengan sistem
komunikasi. Orang tidak perlu lagi pindah tempat untuk saling komunikasi.
Berdasarkan tahap transisi yang diungkapkan oleh Skeldon tersebut,
Indonesia saat ini masih berada pada tahap transisi keempat, yang terlihat dari
semakin tingginya arus mobilitas penduduk ke kota-kota besar, khususnya kotakota
besar di Pulau Jawa.
3.1.3. Karateristik Migran
Karakteristik migran dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu karakteristik
demografi, pendidikan dan ekonomi (Todaro, 1998).
a. Karakteristik Demografi
Para migran di negara berkembang umumnya terdiri dari pemuda yang
berumur 15 hingga 24 tahun. Sedangkan migran wanita dapat dikelompokkan
dalam dua tipe yaitu (1) migrasi wanita sebagai pengikut. Kelompok migran ini
terdiri dari para istri dan anak-anak perempuan yang mengikuti migran utama
yaitu laki-laki yang menjadi suami atau ayah mereka. (2) Migran wanita solo atau
sendirian, yaitu para wanita yang melakukan migrasi tanpa disertai oleh
siapapun. Tipe ini yang sekarang terus bertambah dengan pesat.
b. Karakteristik Pendidikan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang nyata antara
taraf pendidikan yang diselesaikan dengan kemungkinan atau dorongan personal
untuk melakukan migrasi (propensity to migrate). Mereka yang bersekolah lebih
tinggi, kemungkinan untuk bermigrasi lebih besar. Kondisi ini disebabkan oleh
perolehan kesempatan kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin
tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan untuk memperoleh
pekerjaan dan semakin kuat keinginan untuk melakukan migrasi.
c. Karakteristik Ekonomi
Selama beberapa tahun terakhir persentase terbesar para migran adalah
mereka yang miskin, tidak memiliki tanah, tidak memiliki keahlian dan yang tidak
memiliki kesempatan untuk maju di daerah asalnya. Para migran dari daerah
pedesaan, baik laki-laki maupun perumpuan dengan segala status sosioekonomi
(mayoritas berasal dari golongan miskin) sengaja pindah secara permanen untuk
mencari kehidupan yang lebih baik dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan
di daerah-daerah pedesaan.
3.1.4. Migrasi sebagai Investasi Human Capital
Human capital (modal tenaga kerja) merupakan dana individu yang
diinvestasikan untuk memperoleh keahlian, pengetahuan dan pengalaman.
Investasi dalam human capital membutuhkan pengorbanan pada masa sekarang
tetapi dapat meningkatkan aliran pendapatan pada masa yang akan datang.
Sebagai pendekatan mikroekonomi, teori Economic Human Capital
berasumsi bahwa seseorang akan memutuskan migrasi ke tempat lain, untuk
memperoleh penghasilan yang lebih besar di daerah tujuan, dan asumsi ini
dianalogikan sebagai tindakan melakukan investasi sumber daya manusia.

Menurut teori ini, investasi sumber daya manusia sama artinya dengan investasi di
bidang usaha yang lain. Oleh karena itu jika seseorang telah memutuskan untuk
berpindah ke tempat lain, berarti ia telah mengorbankan sejumlah pendapatan
yang seharusnya ia terima di tempat asalnya, dan akan menjadi opportunity cost
untuk meraih sejumlah pendapatan yang lebih besar di tempat tujuan migrasi.
Disamping opportunity cost untuk perpindahan semacam itu, individu tersebut
juga mengeluarkan biaya langsung dalam bentuk biaya migrasi. Seluruh biaya
tersebut (biaya langsung dan opportunity cost) tadi dianggap sebagai investasi dari
seorang migran. Imbalannya adalah, adanya arus pendapatan yang lebih besar di
tempat tujuan. Teori keputusan pindah seperti ini kurang memperhatikan
pengaruh dari faktor-faktor struktur sosial, pranata sosial (seperti determinan yang
mempengaruhi orang pindah atau tidak pindah) maupun faktor yang lain seperti
perbedaan tingkat upah riil dan biaya hidup di tempat yang baru, serta pengaruh
agregat dari lingkungan (keluarga atau kerabat) calon migran.
Teori human capital juga meramalkan bahwa migrasi akan mengalir dari
daerah-daerah yang relatif miskin ke daerah-daerah yang memiliki kesempatan
kerja yang lebih baik. Hasil beberapa studi mengenai migrasi menyatakan bahwa
faktor penarik kesempatan kerja yang lebih baik di daerah tujuan lebih kuat
dibandingkan faktor pendorong dari daerah asal yang kesempatan kerjanya kecil
(Ehrenberg dan Smith, 2003).
McConnell dan Stanley (1995) menyatakan sebelum migran memutuskan
untuk bermigrasi, maka mereka harus memikirkan bahwa banyak biaya yang akan
dikeluarkan seperti biaya transportasi, tidak memperoleh pendapatan selama
mereka pindah, biaya-biaya psikis dari keluarga dan teman-teman dan kehilangan
benefit dari kedudukan yang lebih tinggi dan dana pensiun. Jika present value

dari peningkatan pendapatan yang diharapkan melebihi biaya yang diinvestasikan,
maka orang-orang memilih untuk pindah. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya,
maka orang tersebut akan menyimpulkan bahwa tidak ada manfaatnya untuk
melakukan migrasi, meskipun pendapatan potensial pada daerah tujuan lebih
tinggi daripada pendapatan di daerah mereka tinggal saat ini.
Ehrenberg dan Smith (2003) juga menyatakan bahwa migrasi mahal. Para
pekerja harus menghabiskan waktu untuk mencari informasi mengenai pekerjaan
yang lain, atau paling tidak pekerja tersebut harus mencari pekerjaan yang lebih
efisien dari pekerjaan mereka sekarang. Selain itu, yang paling sulit bagi pekerja
untuk migrasi adalah meninggalkan keluarga dan teman-teman mereka. Saat
pekerjaan yang baru ditemukan, para pekerja akan berhadapan dengan masalah
keuangan, psikis, dan biaya-biaya untuk pindah pada lingkungan yang baru.
Singkatnya, para pekerja yang pindah pada pekerjaan yang baru menanggung
biaya-biaya saat ini dan akan memperoleh utilitas yang tinggi pada masa yang
akan datang. Oleh karena itu teori human capital dapat digunakan untuk
menganalisis investasi mobilitas para pekerja. Seperti halnya McConnell dan
Stanley (1995), Ehrenberg dan Smith menyatakan bahwa berdasarkan teori human
capital, mobilitas pekerja merupakan investasi dimana biaya-biaya yang tanggung
pekerja pada periode awal akan diperoleh kembali pada periode waktu yang akan
datang. Jika present value dari keuntungan yang diperoleh jika melakukan
mobilitas melebihi biaya, baik secara keuangan maupun psikis, maka para pekerja
memutuskan untuk pindah. Tetapi jika terjadi sebaliknya, maka pekerja
memutuskan untuk menolak pindah.
3.1.5. Beberapa Model Migrasi
56
3.1.5.1. Model Migrasi Todaro
Todaro (1998) merumuskan suatu model migrasi yang dikenal dengan
Expected Income Model of Rural-Urban Migration. Model ini berawal dari
asumsi bahwa keputusan pertama untuk bermigrasi merupakan fenomena
ekonomi yang menggambarkan tanggapan migran terhadap perbedaan pendapatan
yang diharapkan didaerah tujuan. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk
melakukan migrasi juga merupakan keputusan rasional yang didasarkan pada
penghasilan yang diharapkan (expected income). Model dasar migrasi adalah:
MIGt = f {PINCt, f(SWUt / (r+1)t, (SWRt / (r+1)t)), Zt, et} ………… (1)
dimana :
MIGt : tingkat migrasi desa kota
PINCt : peluang pendapatan seorang migran disektor pekerjaan modern di
kota, dimana :
PINCt = 0 1
1
1
1 < <



t
t
t , PINC
U
AKT( U )
…………………………… (2)
AKT : tingkat pertumbuhan angkatan kerja di sektor modern di kota
Ut : tingkat pengangguran dikota waktu t
(SWUt / (r+1)t : upah nyata di daerah tujuan pada tingkat discount tertentu pada
waktu t
(SWRt / (r+1)t : upah nyata di daerah asal pada tingkat discount tertentu pada
waktu t
Zt : faktor lain
et : error term.
Asumsi dasar dari model ini adalah para migran selalu mempertimbangkan
dan membandingkan pasar kerja di daerah asal dan daerah tujuan. Apabila pasar
kerja di daerah tujuan lebih besar dari daerah asal dan kemungkinan mendapatkan
57
keuntungan yang lebih besar di daerah tujuan maka keputusannya adalah
melakukan migrasi.
Model migrasi Todaro menyatakan juga bahwa keputusan migrasi tidak
hanya ditentukan oleh berapa upah yang diterima seandainya migrasi dilakukan,
tetapi memperhitungkan juga berapa besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
Dengan demikian upah yang besar belum tentu menarik pekerja untuk bermigrasi,
sebaliknya upah yang relatif rendah akan cukup menarik calon migran jika
peluang untuk mendapatkan pekerjaan relatif besar (Todaro, 1998).
3.1.5.2. Model Migrasi Skedul
Model migrasi skedul dikembangkan oleh Rogers. Rogers (1984)
menemukan adanya keteraturan yang menonjol dalam skedul empiris tentang
angka migrasi menurut umur yaitu pengelompokan tingkat migrasi berkenaan
dengan umur. Penduduk muda yang berusia sekitar dua puluh tahun, biasanya
menunjukkan angka migrasi yang paling tinggi dan umur remaja belia yang paling
rendah. Angka migrasi anak-anak biasanya mencerminkan angka migrasi orang
tua mereka, maka angka migrasi bayi melebihi angka migrasi anak-anak remaja.
Model migrasi skedul yang dirumuskan oleh Rogers (1984) adalah:
MIG(x) = a1 exp (-1x) + a2 exp {-2 (x – μ2) – [-2 (x - μ2)]}
+ a3 exp {-3 (x – μ3) – [-3 (x - μ3)]}+ c …………………… (3)
dimana :
MIG = jumlah migrasi pada usia x
1 = tingkat penurunan dari komponen umur pra angkatan kerja
2 = tingkat penurunan dari komponen umur angkatan kerja
3 = tingkat penurunan dari komponen umur pasca angkatan kerja
2 = tingkat peningkatan dari komponen umur angkatan kerja
58
3 = tingkat peningkatan dari komponen umur pasca angkatan kerja
μ2 = usia rata-rata angkatan kerja
μ3 = usia rata-rata pasca angkatan kerja
c = konstanta
x = usia migran, x = 0,1, 2, …………….z
Model ini menunjukkan bahwa pada usia anak-anak, mereka melakukan
migrasi keluar karena ikut orang tua mereka. Sehingga pada awalnya rata-rata
migran usia anak-anak ini tinggi, tetapi kemudian terus menurun ketika usia
bertambah. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka tidak lagi tergantung pada
orang tuanya. Orang tuanya boleh pergi atau tinggal. Pada saat usia dewasa, ratarata
migran pada usia ini meningkat lagi. Umumnya mereka migrasi karena
sekolah atau cari kerja, puncaknya pada saat usia migran sekitar 20-24 tahun.
Ketika mereka tua, mereka lebih senang melakukan migrasi keluar dan
menemukan tempat yang tepat untuk menghabiskan masa tua mereka. Maka,
diharapkan adanya puncak kedua, walaupun lebih rendah dari puncak pertama,
pada usia tua. Kemudian para migran akan menetap selamanya.
3.1.5.3. Model Migrasi Dreher dan Poutvaara
Ketika memilih dimana harus menetap dan bekerja, maka migran akan
membandingkan konsumsi utama dan aspek-aspek lain yang membuat kehidupan
mereka menjadi lebih baik. Berdasarkan model migrasi Pedersen (2004),
expected utility seorang individu k untuk negara j pada tahun t adalah
Uijkt = U (S ijkt , D ijkt , X ikt , X jkt ) …………………………………… (4)
Dimana S ijkt adalah vektor dari karakteristik yang mempengaruhi utilitas individu
k untuk tinggal di negara j pada tahun t. Tetapi individu tersebut masih tinggal di
59
negara i pada tahun t-1. Vektor D merupakan biaya migrasi. Contoh, biaya
migrasi cenderung lebih tinggi jika negara asal merupakan negara land locked,
misalnya negara-negara yang hubungan daratnya kurang baik, sehingga
mengharuskan mereka untuk menggunakan transportasi laut atau udara. Analisis
Dreher dan Poutvaara (2005) mengenai aliran migran ke Amerika Serikat, jarak
dari negara asal merupakan biaya migrasi.
Vektor X merupakan faktor penarik dan pendorong dari migrasi yaitu
pendapatan (GDP) perkapita penduduk antara negara asal dan negara tujuan.
Dalam beberapa spesifikasi, yang termasuk dalam vektor X adalah pertumbuhan
ekonomi dan pengangguran di negara tujuan.
Dreher dan Poutvaara mengasumsikan utilitas individu berbentuk linier
dan memasukkan error term , sehingga fungsi utilitas menjadi :
Uijkt = 1 Sijkt + 2 Dijkt + 3 Xikt + 4 Xjkt + ijkt …………………… (5)
dimana 1, 2, 3, 4 adalah parameter estimasi. Ketika memilih untuk migrasi,
individu akan memilih negara j yang menghasilkan ekspektasi utilitas terbaik.
Berdasarkan fungsi utilitas tersebut, maka diturunkan model migrasi dari
negara asal ke sembilan negara OECD, yaitu :
MIGijkt = 1Sijkt + 2 Dijkt + 3Xikt + 4 Xjkt + μijkt ……………………… (6)
dimana MIG adalah jumlah migran,  adalah parameter estimasi dan μ adalah
error term. Secara spesifik migrasi ke Amerika Serikat adalah:
MIGiUSAkt = 1SiUSAkt + 2 DiUSAkt + 3Xikt + 4 XUSAkt + iUSAkt ……….. (7)
Dengan menambahkan variabel lag migrasi dalam persamaan tersebut,
maka persamaan (7) menjadi :
MIGiUSAkt = 1SiUSAkt + 2 DiUSAkt + 3Xikt + 4 XUSAkt + 5 MIGiUSAkt-1
+ iUSAkt ………………………………………………………………… (8)
60
Berdasarkan model-model migrasi tersebut, maka model migrasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model migrasi yang dimodifikasi antara
model migrasi Todaro (1998) dan model migrasi Dreher dan Poutvaara (2005).
3.2. Pasar Kerja
3.2.1. Angkatan Kerja
Tenaga kerja (man power) merupakan bagian dari penduduk pada
kelompok umur tertentu yang diikutsertakan dalam proses ekonomi (Bellante dan
Jackson, 1983). Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang
bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain
seperti sekolah dan mengurus rumahtangga. Secara praktis pengertian tenaga
kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur. Tujuan pemilihan
batas umur adalah agar defenisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan
yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi
tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda. Batasan umur yang
digunakan di Indonesia saat ini adalah 10 tahun ke atas (Arfida, 2003).
Tenaga kerja adalah modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah
dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya
proses demografi. Secara umum pengukuran ketenagakerjaan dapat
didekati dengan dua cara, yaitu : (1) gainful worker approach dan (2) labour force
apppoach. Dalam gainful worker approach, seseorang yang dikategorikan tenaga
kerja akan ditanyakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
Seseorang yang biasanya sekolah, tetapi saat survey sedang mencari pekerjaan,
maka gainful worker approach akan dimasukkan dalam kategori sekolah Maka
informasi mengenai pengangguran banyak yang hilang (Mantra, 1995).
61
Konsep angkatan kerja yang digunakan di Indonesia dalam pengumpulan
data ketenagakerjaan adalah labor force apppoach yang disarankan oleh
International Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi
dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan penduduk bukan usia
kerja (bukan tenaga kerja). Selanjutnya penduduk penduduk usia kerja dibedakan
pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukan,
yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (BPS, 1998).
Berkaitan dengan konsep tersebut, penduduk yang digolongkan pada
kelompok angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas yang
bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan sedang mencari
pekerjaan. Penduduk yang digolongkan bukan angkatan kerja adalah penduduk
usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan
kegiatan lain. Tabel 7 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk, penduduk
usia kerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja tahun 2000-2005.
Tabel 7. Perkembangan Jumlah Penduduk, Penduduk Usia Kerja, Angkatan
Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2000-2005 (Juta Orang)
No Uraian Tahun
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Penduduk
Penduduk Usia Kerja
Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (%)
Bekerja
Bukan Angkatan Kerja
Penganggur Terbuka
205.3
141.2
95.7
67.8
89.8
45.5
5.8
208.9
144.0
98.8
68.6
90.8
45.2
8.0
212.0
148.4
100.8
67.9
91.6
48.3
8.9
215.2
152.6
102.9
67.9
92.8
52.3
9.5
217.7
153.9
104.0
67.5
93.7
50.0
10.3
219.21
155.55
105.8
68.01
94.95
49.75
11.11
Sumber : Badan Pusat Statistik
62
Tabel 7 memperlihatkan tahun 2005 di Indonesia terdapat 155.6 juta
penduduk usia kerja, sekitar 60.8 persen berada di pulau Jawa. Pada tahun yang
sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68.01 persen, artinya
terjadi peningkatan dari tahun 2004. Peningkatan TPAK disebabkan oleh
semakin tingginya jumlah penduduk yang tergolong pada usia kerja yang masuk
kedalam golongan angkatan kerja (BPS, 2006).
3.2.2. Kesempatan Kerja
Secara agregat jumlah orang yang bekerja yang dimuat dalam publikasi
Badan Pusat Statistik, sering digunakan sebagai petunjuk tentang luasnya
kesempatan kerja. Dalam pengkajian ketenagakerjaan, kesempatan kerja sering
dijadikan acuan sebagai permintaan tenaga kerja (Arfida, 2003).
Kesempatan kerja atau permintaan tenaga kerja merupakan banyaknya
orang yang bekerja pada berbagai sektor perekonomian, baik sektor pertanian,
industri maupun jasa. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan
(derived demand), artinya permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan
tergantung pada permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh
perusahaan tersebut (Bellante dan Jackson, 1983).
Fungsi permintaan tenaga kerja berdasarkan teori neoklasik, dimana pada
ekonomi pasar diasumsikan bahwa seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi
harga (price taker). Pada kondisi ini untuk memaksimumkan keuntungan,
pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah pekerja yang dapat digunakan.
Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada (Simanjuntak, 1998):
63
1. Perkiraan tambahan hasil (output) yang diperoleh sehubungan dengan penambahan
seorang pekerja. Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil
marjinal atau Marginal Physical Product dari pekerja (MPPL).
2. Perhitungan jumlah penerimaan yang diperoleh dengan tambahan hasil
tersebut. Jumlah penerimaan ini dinamakan penerimaan marjinal atau
Marginal Revenue (MR). Maka, MR sama dengan nilai dari MPPL, yaitu
MPPL dikali dengan harga produk (P) per unit, sehingga MR = VMPPL =
MPPL . P, dimana VMPPL adalah Value Marginal Physical Product of Labor.
3. Pengusaha akan membandingkan MR dengan biaya mempekerjakan tambahan
seorang pekerja. Jumlah biaya yang diperlukan untuk mempekerjakan
tambahan seorang karyawan adalah upah (W). Jika MR > W, maka
mempekerjakan seorang pekerja akan menambah keuntungan, karena
pengusaha akan terus menambah jumlah pekerja selama MR>W.
Menurut Dornbusch dan Fisher (1997), perusahaan akan menggunakan
tenaga kerja tambahan selama produk marjinal tenaga kerja (Marginal Product of
Labor atau MPL) melebihi biaya tenaga kerja tambahan. Biaya tenaga kerja
tambahan ditentukan oleh tingkat upah riil. Upah riil mengukur jumlah output riil
yang harus dibayar perusahaan kepada setiap pekerja. Jika dengan mengupah
seorang tenaga kerja lagi akan menghasilkan output sebesar MPL dan biaya
perusahaan atas upah riil, maka perusahaan akan mengupah tenaga kerja
tambahan selama MPL melebihi upah riil
Skedul dengan kemiringan yang menurun pada Gambar 3 merupakan
skedul permintaan tenaga kerja, yang merupakan skedul MPL, perusahaan akan
mengupah tenaga kerja hingga titik dimana MPL sama dengan upah riil. Skedul
MPL memperlihatkan kontribusi kesempatan kerja tambahan terhadap output.
64
Gambar 3. Pilihan Kesempatan Kerja yang Optimal untuk Upah Riil
Tertentu
Gambar 3 memperlihatkan jika perusahaan menggunakan tenaga kerja L1,
dan upah riil adalah (w/P)0, dimana w adalah upah nominal dan P adalah harga
output. Pada tingkat kesempatan kerja L1, perusahaan menggunakan banyak
tenaga kerja karena upah riil melebihi MPL pada tingkat kesempatan kerja
tersebut. Jika perusahaan harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang
digunakannya, maka penurunan kesempatan kerja ini akan mengurangi output
sebesar MPL, sehingga akan mengurangi penerimaan perusahaan tersebut. Pada
sisi lain pengurangan tenaga kerja akan menurunkan biaya upah tenaga kerja.
Pada tingkat upah riil (w/P)0, penurunan kesempatan kerja perunit akan
menurunkan biaya upah nominal. Maka keuntungan bersih dari penurunan
kesempatan kerja sama dengan kelebihan vertikal dari upah riil terhadap MPL.
Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pada tingkat kesempatan kerja L1,
kelebihan upah riil tersebut cukup besar, sehingga perusahaan harus mengurangi
Kesempatan Kerja
MPL2
W/P
(W/P)0
MPL
L0 L1
(W/P)0
L2 L
Produk Marginal TK (MPL)
65
jumlah kesempatan kerja hingga mencapai L0. Pada titik tersebut biaya tenaga
kerja tambahan mengimbangi keuntungan dalam bentuk kenaikan output
(Dornbusch dan Fischer ,1997).
Pada tingkat kesempatan kerja L2, kontribusi kesempatan kerja terhadap
output MPL2 melebihi biaya upah riil tambahan, maka sangat bermanfaat jika
kesempatan kerja ditambah. Pada upah riil (w/P)0, keuntungan perusahaan akan
maksimum jika kesempatan kerjanya adalah L0. Posisi kesempatan kerja yang
optimal dari perusahaan tersebut diwujudkan jika MPL (L) sama dengan upah riil:
MPL(L) =
P
W
………………………………………………..…… (12)
3.2.3. Upah
Teori neoklasik menganggap bahwa upah tenaga kerja ditentukan oleh
permintaan tenaga kerja, yang diwakili oleh nilai produk fisik marjinal. Analisis
neoklasik, terutama yang dikemukakan oleh Alfred Marshall, memandang upah
ditentukan oleh interaksi permintaan (utilitas) dan penawaran (biaya produksi)
tenaga kerja. Suatu kesimpulan penting dari teori neoklasik adalah ekonomi
berada pada keseimbangan jika berada pada penggunaan tenaga kerja penuh.
Penganut paham neoklasik tidak percaya akan adanya pengangguran, mereka
menganggap bahwa pengangguran sebagai gejala ketidakseimbangan (Bellante
dan Jackson, 1990).
Teori Keynes tentang keseimbangan pengangguran adalah konsep upah
ketat dan tidak fleksibel. Menurut Keynes, upah tidak dapat bereaksi terhadap
kelebihan penawaran tenaga kerja, yang berpengaruh adalah tingkat upah yang
ada menjadi suatu variabel eksogen (tertentu). Perlakuan tingkat upah
66
sebagaimana ditentukan diluar sistem ekonomi makro membuka jalan bagi
perkembangan dan penerimaan dari teori nonekonomi tentang penentuan upah.
Teori-teori ini berkisar antara paham institusionalis hingga pendekatan yang
bercorak adu untung. Kedua pendekatan ini memandang penentuan upah sebagai
persoalan yang menyangkut kekuatan relatif serikat pekerja dan manajemen.
Sangat ditekankan pada struktur penawaran (bargaining) kolektif. Teori
penawaran ini memperlakukan proses penentuan upah sebagai suatu keterkucilan
dari kekuatan pada pasar kerja (Bellante dan Jackson, 1990).
Pengertian upah di Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, adalah hak pekerja/buruh
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha
atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa
yang telah atau akan dilakukan (Khakim, 2006).
Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang
ketenagakerjaan dan bahkan jika tidak profesional dalam menangani masalah
pengupahan, maka sering berpotensi timbulnya perselisihan dan mendorong
timbulnya unjuk rasa. Penanganan pengupahan tidak hanya menyangkut aspek
teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum (Khakim, 2006).
Aspek teknis pengupahan meliputi perhitungan dan pembayaran upah,
serta proses upah ditetapkan. Mulai dari penetapan upah minimum propinsi
(UMP), upah minimum sektoral propinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota
(UMK), upah minimum sektoral kabupaten.kota (UMSK), dan upah sundulan.
Aspek ekonomis pengupahan lebih melihat pada kondisi ekonomi secara makro
67
dan mikro, yang secara operasional mempertimbangkan kemampuan perusahaan
pada saat nilai upah akan ditetapkan. Bagi perusahaan, upah merupakan biaya
produksi sehingga kenaikan upah minimum mendorong produktivitas kerja
pekerja dan tidak terlalu membebani perusahaan. Aspek hukum pengupahan
meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan
dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah.
Jika ditinjau dari perspektif pekerja/buruh, upah merupakan hak yang
sangat mendasar bagi mereka, sehingga upah harus mendapat perlindungan secara
memadai dari pemerintah. Upah merupakan motivasi pekerja dalam mencapai
peningkatan kesejahteraan. Oleh karena pekerja/buruh merupakan faktor utama
dalam proses produksi, maka selayaknya mereka memperoleh imbalan upah yang
memadai. Harapan pekerja upah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar
minimum, yang meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar
pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi dan transportasi.
Berdasarkan perspektif pengusaha, upah adalah pengeluaran perusahaan
untuk kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian biaya produk yang
dihasilkan, yang akhirnya akan mempengaruhi harga jual produk yang
bersangkutan. Anggaran untuk biaya tenaga kerja berasal dari penerimaan
perusahaan sehingga anggaran untuk biaya tenaga kerja sangat bergantung pada
kelancaran penerimaan perusahaan. Oleh karena itu berdasarkan pandangan
pengusaha pembayaran upah yang tinggi dapat dilakukan tetapi harus seimbang
dengan produktivitas pekerja.
Pada era 1970-1980-an, pemerintah Indonesia tidak campur tangan dalam
penetapan upah, tetapi kenyataan yang dihadapi adalah posisi tawar-menawar
(bargaining position) pekerja di Indonesia masih sangat rendah, sehingga
68
pengusaha selalu menekan pekerja dengan upah yang sangat rendah. Oleh karena
itu pemerintah mengubah kebijakan ketenagakerjaan, terutama menyangkut upah
(Khakim, 2006).
Berbagai kebijakan mengenai upah telah ditempuh oleh pemerintah dalam
memberi perlindungan kepada pekerja/buruh. Kebijakan upah minimum
merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah karena adanya tekanan
dari dalam dan luar negeri. Tekanan-tekanan tersebut timbul akibat dari kondisi
perburuhan di negara Indonesia.
Secara teknis dasar hukum pengaturan upah minimum adalah Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, yang
disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP-226/MEN/2000 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VII/2005 (Khakim, 2006).
Pengertian upah minimum menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 adalah upah bulanan terendah yang
terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan-tunjangan yang
bersifat tidak tetap tidak termasuk dalam upah minimum.
Berdasarkan kebijakan tersebut, beberapa hal yang dipertimbangkan dalam
penetapan upah minimum adalah:
1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
2. Indeks Harga Konsumen (IHK)
3. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan
4. Upah yang umumnya berlaku didaerah tertentu dan antar daerah
5. Kondisi pasar kerja
6. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.
69
Kebijakan upah minimum secara normatif merupakan jaring pengaman
(safety net) bagi pekerja/buruh yang masih menerima upah dibawah ketentuan
upah minimum. Tetapi sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan upah
minimum sampai saat ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap
peningkatan pendapatan pekerja/buruh. Apalagi dalam situasi krisis ekonomi
yang membuat pemenuhan kebutuhan hidup semakin berat. Dalam situasi ini,
pengusaha juga menjustifikasi sebagai beban dunia usaha yang semakin berat.
Akibatnya pengusaha terpaksa melakukan restrukturisasi manajeman perusahaan,
yang salah satunya berimplikasi terhadap pengurangan tenaga kerja.
3.2.4. Pengangguran
Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi
manusia secara langsung dan yang paling berat. Lucas dalam Romer (1996)
menyatakan bahwa pengangguran disebabkan kesalahan-kesalahan yang dibuat
oleh pekerja dan pengusaha. Pekerja membuat kesalahan mengenai upah riil dan
melepas pekerjaannya atau menolak pekerjaan yang ditawarkan karena upah yang
terlalu rendah. Pengusaha juga membuat kesalahan tentang permintaan dan
kadang-kadang memproduksi dalam jumlah yang terlalu kecil dan sedikit
mempekerjakan pekerja. Oleh karena manusia merupakan makhluk yang
rasional, yang melihat ke depan dalam membuat pengharapan, kesalahan akan
diperbaiki dengan segera dan pengangguran akan hilang.
Pengangguran terjadi akibat dari kurangnya permintaan tenaga kerja dalam
perekonomian dibandingkan jumlah pekerja yang menawarkan tenaga kerjanya,
pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku. Meskipun demikian, terbuka
kemungkinan bagi tingkat permintaan keseluruhannya mencapai taraf cukup
70
tinggi untuk memberikan kesempatan kerja bagi seluruh angkatan kerja, tetapi
bagi sejumlah besar pekerja berada dalam keadaan menganggur. Para pekerja ini
dapat digolongkan sebagai penganggur yang bersifat friksional maupun struktural
(Bellante dan Jackson, 1990).
Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan oleh
adanya ketidaklancaran dalam proses bertemunya penawaran dan permintaan
tenaga kerja. Penyebab dari ketidaklancaran ini adalah karena tempat dan waktu.
Pengangguran struktural terjadi akibat perubahan dominasi peranan ekonomi
setiap sektor dalam kegiatan produksi maupun dalam pemberian kesempatan
kerja. Banyak aspek pekerjaan yang mempunyai tuntutan atau persyaratan yang
belum tentu dapat dipenuhi oleh penawaran tenaga kerja dari sektor atau subsektor
lain (Arfida, 2003).
Pengangguran dapat juga disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat.
Permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakannya kegiatan
investasi. Pengeluaran investasi memberikan peluang untuk tumbuhnya
kesempatan kerja. Bila permintaan terhadap barang dan jasa lesu, maka akan
menimbulkan kelesuan pada permintaan tenaga kerja, yang dapat mengakibatkan
terjadinya pengangguran. Kurangnya permintaan agregat disini merupakan
kondisi dalam jangka panjang. Profil yang perlu diketahui adalah tempat
terjadinya pengangguran menurut sektor ekonomi, baik disektor pertanian maupun
manufaktur, distribusi menurut pendidikan, jenis jabatan dan pekerjaan yang
diminati, umur, dan jenis kelamin (Arfida, 2003)
Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia
yang tidak pernah surut. Para penganggur akan menjadi kelompok yang
terpinggirkan, yang secara alamiah akan terbentuk McGee sebagai proto
71
proletariat, atau massa apung/proletriat perkotaan yang sangat berpotensi
sebagai pengganggu stabilitas negara. Beberapa faktor penyebab masalah
pengangguran di Indonesia adalah (Depnakertrans, 2004):
1. Orientasi kebijakan pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi konglomerasi
yang dijadikan sebagai engine of growth oleh Indonesia selama rezim orde
baru sangat bertumpu dan mengandalkan aspek pertumbuhan. Pada saat itu
perusahaan perusahaan besar tumbuh dengan pesat dan memperoleh privilege
(hak istimewa) dari pemerintah. Akibatnya faktor kesempatan kerja penuh
terabaikan, sehingga pengangguran semakin meningkat.
2. Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia. Rendahnya perhatian
pemerintah pada bidang pendidikan terlihat dari persentase pengeluaran
pemerintah pada bidang tersebut. Pada sisi lain, pendidikan non formal atau
pelatihan sebagai cara untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai juga
belum berjalan sesuai keinginan. Lembaga-lembaga pelatihan yang dikelola
Depnakertrans belum mampu mengimbangi syarat-syarat edukasi yang
diminta pihak pengusaha.
3. Daya saing industri. Asumsinya, bila industri memiliki daya saing yang kuat,
maka industri akan maju, dan kesempatan kerja akan tercipta, dan
pengangguran akan tertekan serendah mungkin. Demikian pula sebaliknya.
Namun demikian, daya saing industri di Indonesia masih tergolong rendah,
hanya beberapa golongan industri yang memiliki daya saing tinggi, seperti
industri makanan, pengolahan tembakau, industri kayu, industri perabot dan
kelengkapan rumah tangga, pulp dan kertas dan industri elektronik.
Sementara industri tekstil dan pakaian jadi memiliki daya saing sedang,
sedangkan industri kulit dan alas kaki memiliki daya saing rendah.
72
4. Globalisasi. Pada aspek ketenagakerjaan, aspek turunan dari globalisasi
adalah persaingan bebas yang terjadi di dalam dan luar negeri. Pergerakan
tenaga kerja dari satu negara ke negara lain semakin bebas, sehingga menjadi
suatu tekanan bagi tenaga kerja yang tidak dapat bersaing. Pada sisi lain, bagi
Indonesia dengan kondisi berlebihan tenaga kerja dan negara pengirim tenaga
kerja ke luar negeri, globalisasi merupakan kesempatan untuk mengurangi
penekanan dari tingginya jumlah pengangguran dan pekerja migran yang
datang dari luar negeri.
3.3. Variabel Makroekonomi
3.3.1. Pendapatan Nasional
Gross Domestic Product (GDP) mengukur pendapatan total setiap orang
dalam perekonomian. Ada dua cara untuk melihat statistik ini yaitu melihat GDP
sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian dan GDP
sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa dalam perekonomian
(Mankiw, 2003).
Berdasarkan GDP sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa
dalam perekonomian, maka GDP dibagi menjadi empat kelompok pengeluaran,
yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih, maka:
GDP = CON + INV + GEX + NX ……………………………… (13)
GDP adalah jumlah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor
bersih. Konsumsi (CON) adalah seluruh barang dan jasa yang dibeli rumah
tangga. Investasi (INV) adalah barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa
yang akan datang. Pengeluaran pemerintah (GEX) adalah barang dan jasa yang
dibeli oleh pemerintah pusat dan daerah. Ekspor netto (NX) adalah nilai barang
73
dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang
diimpor dari negara lain.
3.3.2. Konsumsi
Keputusan konsumsi sangat penting dalam menentukan permintaan
agregat. Konsumsi merupakan duapertiga dari GDP, sehingga fluktuasi konsumsi
merupakan elemen penting dari booming dan resesi ekonomi. Teori konsumsi
yang diajukan oleh Keynes merupakan salah satu teori yang menjadi dasar teori
ekonomi makro. Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan
konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan yang penting.
Estimasi ini berlawanan dengan teori klasik yang menyatakan bahwa tingkat
bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan menghambat
konsumsi. Fungsi konsumsi Keynes adalah sebagai berikut (Mankiw, 2003):
CON = a + b DIC ; a > 0 dan 0< b < 1 ……………..…… (14)
dimana :
CON = konsumsi
DIC = pendapatan disposibel
a = konstanta
b = kecenderungan mengkonsumsi marjinal.
Fungsi konsumsi ini menunjukkan kecenderungan mengkonsumsi marjinal
(perubahan jumlah yang dikonsumsi pada setiap perubahan pendapatan =
DCON/DDIC) adalah antara nol dan satu, sehingga pendapatan yang tinggi akan
menyebabkan konsumsi meningkat dan tabungan juga meningkat. Artinya, ketika
seseorang menerima pendapatan ekstra, maka sebagian dari pendapatan tersebut
akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung.
74
3.3.3. Investasi
Investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah. Ketika
pengeluaran barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar dari penurunan
itu berkaitan dengan turunnya pengeluaran investasi. Perilaku investasi
didasarkan dengan asumsi bahwa investor akan berperilaku memaksimumkan
nilai kini (present value) dari manfaat finansial dari kegiatan investasi yang
tersedia. Pengeluaran investasi sangat tergantung pada tingkat suku bunga,
dimana I = I(r). Tingkat investasi yang diinginkan atau direncanakan akan
meningkat jika tingkat suku bunga turun. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat
bunga yang rendah menurunkan biaya modal, maka untuk memiliki barangbarang
modal menjadi menguntungkan (Mankiw, 2003).
Sumber biaya investasi di Indonesia terdiri atas investasi pemerintah,
investasi swasta domestik (PMDN), investasi swasta asing (PMA) dan investasi
masyarakat (non-fasilitas). Pengeluaran investasi pemerintah secara langsung
dipengaruhi oleh penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah diutamakan
untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang mencakup konsumsi
pemerintah dan pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri. Oleh karena itu
pembiayaan defisit anggaran pemerintah merupakam pembiayaan investasi
pemerintah. Penerimaan pemerintah bersumber dari ekspor migas, pajak dan
pinjaman luar negeri
Investasi swasta asing merupakan sumber pembiayaan investasi dibanyak
negara berkembang. Kondisi ini terutama disebabkan karena pada negara-negara
berkembang seperti Indonesia, kemampuan menabung masih rendah. Sehingga
sumber investasi asing menjadi alternatif yang tersedia untuk memenuhi target
investasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengalirnya investasi asing
75
dari negara asal ke negara tujuan, antara lain ketersediaan bahan baku, besarnya
pasar (market size), harga bahan baku termasuk upah, suku bunga, dan nilai tukar.
Dalam meningkatkan investasi dalam negeri, bank memiliki peran penting
dalam mengalokasikan sumber dana, dimana bank bertindak sebagai perantara
antara orang-orang yang ingin menabung dan orang-orang yang memiliki proyek
investasi yang menguntungkan tetapi memerlukan dana (Mankiw, 2003).
Berdasarkan pemikiran tersebut, perilaku investasi di Indonesia
dirumuskan sebagai berikut :
INV = f ( SB, NTK, GDP, UMR) ……………………………….. (15)
dimana:
INV = total investasi
SB = suku bunga
NTK = nilai tukar
GDP = pendapatan nasional
UMR = upah minimum
3.3.4. Pengeluaran Pemerintah
Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip
optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.
Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti
peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasilhasil
pembangunan.
Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran
oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran
76
pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran
rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau
pengeluaran pembangunan.
Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,
belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/hutang dan
bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan,
pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga.
Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk
membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju
kearah yang ingin dicapai. Umumnya biaya pembangunan tersebut diprogramkan
dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Pengeluaran pembangunan semuanya
diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor dan sub sektor. Pengeluaran
pembangunan tersebut dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan urutan
prioritas dan kebijakan pembangunan (Pakasi, 2005).
Berdasarkan sektoral, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran
yang ditujukan untuk membiayai proyek disetiap sektor yang terdiri dari: sektor
industri, pertanian dan kehutanan, sumberdaya air dan irigasi, tenaga kerja,
perdagangan, transportasi, pertambangan dan energi, pariwisata, kependudukan,
pendidikan, agama, hukum dan lainnya.
Berdasarkan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
(RAPBN) tahun 2003, pengeluaran pemerintah bersumber dari penerimaan
pemerintah yang terdiri dari:
1. Penerimaan Pajak diperoleh dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan
internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari: pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah
77
dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan
internasional terdiri dari: bea masuk dan pajak ekspor.
2. Penerimaan bukan pajak terdiri dari: penerimaan sumberdaya alam, bagian
laba BUMN, hibah dan penerimaan bukan pajak lainnya.
3.3.5. Ekspor Bersih
Pada perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara dalam satu tahun
tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dari memproduksi barang dan jasa.
Suatu negara dapat melakukan pengeluaran yang lebih banyak daripada
memproduksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau dapat melakukan
pengeluaran yang lebih sedikit dari produksinya dan memberi pinjaman kepada
negara lain. Ekspor bersih memperhitungkan perdagangan dengan negara lain.
Ekspor bersih adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi
nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain (Mankiw, 2003).
Pengeluaran output dalam perekonomian terbuka terdiri atas empat
komponen yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor atas
barang dan jasa domestik. Tiga komponen pertama adalah pengeluaran domestik
untuk barang dan jasa domestik. Komponen keempat (EX) adalah pengeluaran
luar negeri untuk barang dan jasa dometik. Jumlah pengeluaran domestik untuk
barang dan jasa luar negeri adalah pengeluaran untuk impor (IM). Dengan
demikian ekspor bersih adalah:
NX = GDP – ( CON + INV + GEX ) ………………………………. (16)
Persamaan ini menunjukkan bahwa ekspor bersih adalah pengurangan antara
output dan pengeluaran domestik. Jika output melebihi pengeluaran domestik,
maka ekspor bersih adalah positif. Artinya kita mengekspor perbedaan tersebut.
78
Jika output lebih kecil dari pengeluaran domestik, kita mengimpor perbedaan
tersebut, dan ekspor bersih adalah negatif (Mankiw, 2003).
3.4. Hubungan antara Migrasi, Pasar Kerja dan Variabel Makroekonomi
Migrasi merupakan perubahan tempat tinggal seseorang baik secara
permanen maupun semi permanen, dan tidak ada batasan jarak bagi perubahan
tempat tinggal tersebut (Lee, 1991). Proses migrasi internal dan internasional
terjadi sebagai suatu reaksi dari berbagai perbedaan antara daerah asal dan daerah
tujuan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan lingkungan baik
pada level individu maupun komunitas. Beberapa studi migrasi mengindikasikan
bahwa migrasi terjadi terutama disebabkan oleh alasan ekonomi, yaitu untuk
memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi. Maka dapat ditegaskan
bahwa migrasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup.
Kondisi tersebut sesuai dengan model migrasi Todaro (1998) yang
menyatakan bahwa arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya
perbedaan pendapatan antara daerah asal dan daerah tujuan. Namun pendapatan
yang dipersoalkan disini bukan pendapatan aktual, tetapi pendapatan yang
diharapkan (expected income). Berdasarkan model ini, para migran
mempertimbangkan dan membandingkan pasar tenaga kerja yang tersedia bagi
mereka di daerah asal dan daerah tujuan, kemudian memilih salah satunya yang
dianggap dapat memaksimumkan keuntungan yang diharapkan (expected gains).
Gambar 4 menunjukkan model migrasi Todaro yang menghubungkan
antara migrasi dan pasar kerja. Model ini mengasumsikan perekonomian suatu
negara hanya ada dua sektor, yaitu sektor pertanian di daerah asal dan sektor
79
industri di daerah tujuan. Permintaan tenaga kerja yang digambarkan oleh kurva
produk marjinal tenaga kerja pada sektor pertanian digambarkan oleh garis AA’.
Gambar 4. Hubungan Migrasi dan Pasar Kerja (Todaro, 1998)
Sedangkan permintaan tenaga kerja sektor industri digambarkan oleh garis MM’.
Total angkatan kerja yang tersedia disimbol dengan OAOM. Dalam perekonomian
neoklasik (upah ditentukan oleh mekanisme pasar dan seluruh tenaga kerja akan
terserap), upah ekuilibriumnya W*A=W*M, dengan pembagian tenaga kerja
sebanyak OAL*A untuk sektor pertanian, dan OML*M untuk sektor industri. Sesuai
dengan asumsi full employment, seluruh tenaga kerja yang tersedia terserap habis
oleh kedua sektor ekonomi tersebut.
Jika upah ditetapkan oleh pemerintah sebesar M W , yang terletak diatas
WA, dan diasumsikan tidak ada pengangguran maka tenaga kerja sebesar OMLM
akan bekerja pada sektor industri di kota, sedangkan sisanya sebanyak OALM akan
WA*
q’
OM
M
M W
LUS
M’
Tingkat upah di sektor pertanian
q
Z
E
A
WM*
WA
WA** A’
LA LA*LM* LM
Tingkat upah di sektor industri atau manufaktur
OA
80
berada pada sektor pertanian di desa dengan tingkat upah sebanyak OAW**A,
yang lebih kecil dibandingkan dengan upah pasar yaitu OAW*A. Sehingga terjadi
kesenjangan upah antara desa dan kota sebanyak M W – W**A. Jika masyarakat
pedesaan bebas melakukan migrasi, maka meskipun di desa tersedia lapangan
kerja sebanyak OALM, mereka akan migrasi ke kota untuk memperoleh upah yang
lebih tinggi.
Adanya selisih tingkat upah desa-kota tersebut mendorong terjadinya arus
migrasi dari desa ke kota. Titik-titik peluang tersebut digambarkan oleh garis qq’,
dan titik ekuilibrium yang baru adalah Z. Selisih antara pendapatan aktual antara
desa-kota adalah M W – WA. Jumlah tenaga kerja yang masih ada pada sektor
pertanian adalah OALA, dan tenaga kerja disektor industri sebanyak OMLM dengan
tingkat upah M W . Sisanya yakni LUS = OMLA- OMLM, akan menganggur atau
memasuki sektor informal yang berpendapatan rendah.
Oleh karena migrasi internal menyebabkan pengangguran yang semakin
tinggi di daerah perkotaan, maka migrasi internasional merupakan salah satu cara
untuk menghadapi masalah tersebut. Migrasi internasional selain untuk mengatasi
masalah pengangguran juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, karena
umumnya upah pekerja di negara lain lebih tinggi daripada upah pekerja di
Indonesia. Upah yang diterima oleh migran internasional akan dikirimkan kepada
keluarganya yang berada di daerah asal.
Migrasi internasional dapat juga meningkatkan devisa negara melalui
kiriman uang (remittances) dari pekerja di luar negeri kepada keluarganya di
Indonesia. Kiriman uang tersebut digunakan untuk konsumsi dan menabung.
Jika perhitungan pendapatan nasional ditinjau dari sisi pengeluaran, maka
81
peningkatan konsumsi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional.
Demikian juga halnya jika kiriman uang tersebut digunakan untuk menabung,
dan diasumsikan masyarakat menabung pada lembaga-lembaga keuangan, maka
tabungan masyarakat tersebut dapat digunakan pihak investor untuk
meningkatkan investasi dalam negeri. Selanjutnya peningkatan investasi secara
langsung dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dan akhirnya juga akan
meningkatkan pendapatan nasional.
Carling (2004) dalam penelitiannya mengenai berbagai kebijakan untuk
meningkatkan keuntungan dari perolehan devisa tenaga kerja migran
(remittancess) di luar negeri menghubungkan antara remittancess dan
pembangunan ekonomi. Ia menyatakan bahwa jika remittancess pada saat ini
hanya digunakan untuk konsumsi, maka konsumsi yang akan datang akan dibiayai
oleh remittancess pada saat yang akan datang pula dan sumber-sumber
pendapatan lainnya. Tetapi jika remittancess tersebut digunakan untuk investasi
atau di tabung, maka remittancess tersebut dapat digunakan untuk keperluan
konsumsi pada masa yang akan datang. Ketika remittancess tersebut ditabung
pada lembaga-lembaga keuangan, maka akan meningkatkan ketersediaan kredit
dan memungkinkan pengusaha untuk melakukan investasi melalui peminjaman
kredit tersebut yang akhirnya mempunyai dampak yang positif terhadap
pembangunan ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.
82
Gambar 5. Keterkaitan antara Remittances dan Pembangunan Ekonomi
(Carling, 2004)
Gambar 6 menunjukkan hubungan antara migrasi, pasar kerja dan
perekonomian di Indonesia. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat keterkaitan
antara migrasi, pasar kerja dan variabel-variabel makroekonomi. Pengeluaran
pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan merupakan salah satu kebijakan
fiskal dan komponen penting pelaksanaan operasional Repelita di sektor
pemerintah. Sesuai dengan prinsip anggaran berimbang, pengeluaran pemerintah
selalu disesuaikan dengan penerimaan yang diperoleh, baik dari sumber dalam
negeri maupun luar negeri.
Dalam kerangka alokasi anggaran pembangunan, pemilihan proyek-proyek
pembangunan, didasarkan pada pendekatan sektoral dan alokasi regional. Kondisi
83
ini berarti penentuan proyek juga harus mempertimbangkan kriteria lokasi dimana
proyek itu berada.
a. Blok Pasar Kerja
b. Blok Migrasi
c. Blok Makroekonomi
Kebijakan :
Nilai Tukar
$ AS, $
Singapura,
$ Hongkong,
dan Ringgit
Malaysia
Kebijakan :
– UMR
– GEXI
– Suku
Bunga
Penawaran
Tenaga Kerja
UPAH
Permintaan
Tenaga Kerja
MIGRASI
INTERNAL
MIGRASI
INTERNASIONAL
PENDAPATAN MIGRAN DAN DEVISA
(melalui remittances)
KONSUMSI MENABUNG
INVESTASI
PENDAPATAN
NASIONAL
PENGELUARAN
PEMERINTAH
NET EKSPOR
Gambar 6. Hubungan Migrasi, Pasar Kerja dan
Variabel Makroekonomi
84
Pendekatan sektoral dan regional diperlukan agar proyek-proyek yang
dibiayai dengan dana APBN dapat menghasilkan manfaat yang optimal, baik
dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun upaya pemerataan
pembangunan dalam arti luas.
Ditinjau dari sisi tenaga kerja, dalam jangka pendek pengeluaran
pembangunan dapat mengurangi jumlah pengangguran, karena jika pengeluaran
pembangunan meningkat, maka semakin banyak proyek-proyek pembangunan
yang dilaksana-kan sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga
meningkat. Kondisi ini juga menarik minat angkatan kerja baik dari daerah
bersangkutan maupun daerah lain untuk terlibat dalam proyek pembangunan
tersebut, sehingga migrasi penduduk tidak dapat dihindari.
Pengeluaran pembangunan bidang infrastruktur berfungsi untuk
meningkatkan kondisi infrastruktur suatu daerah. Baiknya kondisi infrastruktur
suatu daerah merupakan daya tarik bagi investor untuk memperluas aktivitas
produksinya, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja di daerah tersebut.
Kondisi ini juga merupakan daya tarik bagi penduduk setempat untuk tetap
tinggal di daerahnya, dan daya tarik pula bagi penduduk daerah lain untuk migrasi
ke daerah tersebut.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s